in

Berikan anak kita apa yang telah menjadi haknya

Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Rangkaian kalimat pelik seperti itu agak sulit dicerna, mungkin; tetapi sebenarnya dapat disimpulkan dengan satu kalimat sederhana saja. Yaitu: Kabupaten/Kota layak anak adalah kota dan kabupaten yang memperhatikan serta melayani hak anak. Di sana, anak dipandang sebagai individu, beserta berbagai hak yang dilekatkan padanya sebagai homo sapiens, makhluk (manusia) yang berpikir.

Seolah sebuah konsep sederhana, tapi cukup sulit dilaksanakan. Hal ini karena kita belum terbiasa memandang anak sebagai individu yang berpikir, yang memiliki hak. Sebagai orang dewasa, kita menganggap anak hanya sebagai objek, yang hanya punya kewajiban menurut dan patuh pada orang dewasa, tanpa banyak tanya. Kita tak peduli bahwa anak juga memiliki hak, yang harus dihormati. Sikap otoriter begini tercermin pada berbagai lagu dan dongeng anak, yang menyontohkan “anak yang patuh pada orangtua” sebagai “anak yang baik” dan “anak yang berbakti.” Salah satu lagu anak zaman dulu bahkan berbunyi “sepatu kulit lembu, kudapat dari Ibu, karena rajin membantu”. Alangkah menyedihkan, Ibu bersedia membelikan sepatu (yang jelas merupakan kebutuhan anak) hanya kalau anaknya rajin membantu.

Sebagai orangtua, ibu dan ayah, kita sering mengabaikan hak anak. Misalnya, bila ada tamu datang ke rumah bersama anaknya, kita sering menyuruh anak kita membagi mainannya dengan anak si tamu. Kenapa? Karena anak yang baik selalu berbagi. Itu alasannya. Padahal ketika kita memaksa anak kita untuk berbagi mainan, di luar keinginan dan prakarsa si anak, itu berarti kita telah mendidik si anak tamu menjadi tukang rebut yang egois, yang merasa bahwa dia boleh memaksakan kehendaknya pada siapa saja, hanya karena dia datang bertamu dan tuan rumah wajib menghormatinya.
Ini jadi persis seperti Belanda, yang pada awal kedatangannya mengaku sebagai tamu, dan karena disambut dengan baik, lantas ngelunjak, merasa punya hak untuk merebut segala kekayaan bumi Indonesia.

Itu tentu saja sebuah contoh ekstrim. Tapi sayangnya, kita memang selalu lupa, bahwa anak juga suatu pribadi, yang memiliki keinginan, kepentingan, dan hak. Sudah saatnya kita memperbaiki semua itu. Sudah saatnya kita mendidik sebuah generasi baru yang tahu harga diri, tahu haknya, dan tahu bagaimana mendapatkannya, tanpa menjadi egois dan mau menang sendiri. Hak anak bukanlah sesuatu yang sangat eksklusif, aneh, atau mengada-ada. Melainkan, sesuatu yang wajar dan alamiah, sama alamiahnya dengan hak asasi manusia lainnya.

Konvensi PBB tentang hak anak yang diratifikasi Indonesia pada 2010, memiliki empat prinsip, di antaranya: antidiskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Negara harus menjamin agar anak yang memiliki pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pendapat secara bebas.

Jadi, secara ekstrim, bila kita memberikan mainan atau buku atau barang lain milik anak kita “untuk dipinjam” tanpa mendapat persetujuannya, sesungguhnya kita telah melanggar Konvensi PBB—dan hal itu tentu ada konsekuensinya.

Agar dapat disebut “layak anak” sebuah kabupaten dan kota tentu harus memiliki butir-butir yang terambil dari Konvensi PBB tersebut. Salah satu contoh, Aceh Besar, yang menjadi Pilot Project Kabupaten Layak Anak di tingkat provinsi, mencanangkan pembangunan Jantho Park. Ini sebuah taman dan hutan lindung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak akan tempat bermain yang aman, edukatif, dan terjangkau bagi semua pihak.

Aceh Barat Daya mencanangkan diri menjadi Kabupaten Layak Anak. Namun, dengan setumpuk besar pekerjaan rumah, dalam rangka memenuhi kriteria yang digariskan konvensi dan undang-undang terkait anak, pemerintah tak dapat bekerja sendiri. Bantuan dan dukungan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah dapat saja menetapkan segala macam peraturan dan qanun yang mengatur masalah anak. Tetapi, bila masyarakat abai terhadapnya maka hal itu akan jadi omong kosong belaka.

Dalam hal penjaminan hak anak untuk terbebas dari eksploitasi, kekerasan, perlakuan kejam dan hukuman yang menghinakan, misalnya, pemerintah jelas tak bisa berbuat apa-apa bila masyarakat tidak turut mengawasi lingkungannya. Harus dicatat, bila kita curiga bahwa seorang anak mengalami perlakuan tidak layak, maka kewajiban masyarakat sekitarlah untuk mengingatkan, mencegah, dan menghentikan hal tersebut. Gagal menyikapinya dengan patut dapat mengakibatkan kita memperoleh sanksi hukum.

Dian Guci, adalah seorang ibu, penerjemah dan penulis yang kini mukim di Blangpidie, Aceh Barat Daya. Pernah menjadi guru dan wakil kepala SMU bidang kesiswaan di Depok, Jawa Barat. E-mail: dian.madeira.guci@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Temukan Potensi Mandiri

Rakyat Dilayani, bukan Dikontrol