BADAN Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapatkan pekerjaan rumah berat dari Presiden Jokowi. BKPM diminta meningkatkan peringkat kemudahan usaha (easy doing business) Indonesia‎ menjadi di bawah 40 dari posisi saat ini, 109.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengungkapkan, ada beberapa hal bakal dilakukan terkait tugas dari presiden itu. Salah satunya, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta dan Surabaya.

Dari berbagai perizinan yang ada kini, ada satu peraturan dinilai cukup menghambat percepatan investasi, terutama bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).

“‎Ada yang terkait dengan undang-undang, yaitu mengenai penyertaan modal untuk mendirikan PT minimal Rp50 juta,” ujar Franky saat berbincang dengan wartawan di Wonogiri yang ditulis, Sabtu, 23 Januari 2016.

Ia mengaku persyaratan itu membuat banyak peluang investasi tertunda, karena para pelaku UKM perlu menyiapkan kembali permodalannya. Franky mengusulkan aturan itu direvisi.

Seharusnya, kata dia, persyaratan penyertaan modal disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha. Atau, UKM bisa mendapatkan pengecualian aturan itu tapi dengan persyaratan tertentu. “Supaya relatif mudah, tidak terlalu lama,”‎ tegasnya.

Franky mencontohkan aturan lain yang sebenarnya bisa lebih disederhanakan. Seperti perizinan investasi  pembangkit listrik. Meski saat ini sudah ada di PTSP, namun sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi.

“‎Tim dari BKPM berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, dalam hal ini Ditjen Ketenagalistikan dan PLN, bagaimana agar itu lebih cepat,” ujarnya.

Untuk diketahui, Singapura berhasil mempertahankan posisi puncak atau ada di urutan pertama dalam kemudahan berbisnis selama satu dekade. Sedangkan Indonesia hanya lompat lima peringkat ke urutan 109, berdasarkan laporan Doing Business 2016 yang dirilis Bank Dunia.

Dalam pemeringkatan oleh Bank Dunia, Singapura menempati posisi pertama di dunia sebagai negara termudah untuk melakukan usaha. Laporan Doing Business 2016 yang mengukur kualitas dan efisiensi regulasi, menunjukkan Asia Timur dan Asia Pasifik adalah kawasan yang masuk dalam 20 perekonomian terbaik dunia untuk kemudahan berusaha.

“Sebagian besar negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik tengah menerapkan reformasi guna memperbaiki berbagai kebijakan usaha kecil dan menengah,” ujar manajer laporan Doing Business Rita Ramalho.

Sepanjang tahun lalu, 52 persen dari 25 negara di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik telah melaksanakan 27 langkah reformasi dalam rangka memberikan kemudahan berusaha.[]

LIPUTAN6