HANDY talkie di atas meja berisik dalam volume kecil. Empunya radio seperti sudah terbiasa. Ia tak memedulikan bunyinya tapi tetap fokus pada beberapa helai dokumen di depannya. Sebuah peci bertengger di kepalanya, berpadu dengan baju batik yang membalut tubuhnya. “Tadi habis serah terima jabatan,” ujar pria itu. Namanya, Edi Darmawan. Ia baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Sejahtera Aceh Barat Daya.

Sebelumnya, lelaki berperawakan tambun ini menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Aceh Barat Daya. Sederetan jabatan juga tersampir di pundaknya seperti Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia-Aceh Barat Daya selama tiga periode, dan Wakil Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia di Aceh Barat Daya.

Selain itu Edi juga menjabat sebagai Ketua Ruang Belajar Masyarakat atau RBM Aceh Barat Daya. Ini bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Departemen Dalam Negeri. Tujuan program ini, terjadinya peningkatan kesadaran kritis, kapasitas, dan daya kolektif masyarakat Aceh Barat Daya dalam rangka menuju cita-cita masyarakat yang makin mandiri dan sejahtera.

Ruang Belajar Masyarakat dibuat salah satunya sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 27 Oktober 2010 tentang Tambahan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan Melalui UP dan TP. Bagaimana seluk beluk RBM di Aceh Barat Daya? Simak perbincangan SIGUPAI dengan Edi Darmawan, Selasa 18 Juni 2014. Berikut petikannya:

Apa latar belakang RBM ini dan sejak kapan ada di Aceh Barat Daya?

Secara umum bicara RBM ini terkait dengan pembangunan yang pada dasarnya sebagai proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi lebih baik. Pada kenyataannya, aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirumuskan melalui proses perencanaan partisipatif tidak berdaya saat berhadapan dengan kepentingan politis dan teknokratis. Faktornya, karena dominasinya pendekatan dari atas ke bawah atau top down dalam proses perumusan kebijakan dan praktek pengambilan keputusan pembangunan di Indonesia.

Karena itu, lewat RBM inilah ingin ditampilkan model pembangunan partisipatif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Ini kemudian terbukti memiliki keunggulan seperti meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa, partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata. Belum lagi biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain. Lalu, keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Ruang Belajar Masyarakat itu membantu untuk menyosialisasikan program-program pelatihan masyarakat yang ada hubungannya dengan PNPM Integrasi. Di Aceh Barat Daya, RBM hadir sejak adanya PNPM Integrasi. Jadi terbentuknya pada 2011 yang diketuai oleh M Yasin Yusuf, Keuchik Mata Ie, Kecamatan Blangpidie. PNPM Integrasi itu sendiri mem-back up PNPM regular yang pada 2015 akan berakhir.

Lalu pada 2013 terjadi perombakan pengurus melalui Workshop Sosialisasi RBM Abdya tanggal 17 April 2013. Saat itu, forum dari setiap kecamatan masing-masing sekitar 20 orang memilih saya sebagai Ketua RBM. Ketika itu juga dibuat lima Kelompok Kerja atau Pokja meliputi Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM),  dan beberapa Pokja lain seperti media, pengawasan (Community Base Monitoring), hukum, dan sosial budaya. Pokja Media misalnya melatih sekitar 45 warga Aceh Barat Daya tentang jurnalistik.

Secara umum, apa visi dari RBM?

RBM yang mandiri dan  bermanfaat bagi masyarakat ini memiliki visi di antaranya mewujudkan masyarakat yang mampu mengurus diri sendiri, menyerahkan pendidikan masyarakat yang dikelola sendiri oleh masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan kreativitas  dan motivasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas.

Khusus untuk RBM memang diprioritaskan untuk mem-back up proram PNPM integrasi dan boleh untuk kegiatan lain yang jelas manfaatnya bagi masyarakat.

Siapa saja yang terlibat di RBM dan bagaimana cara mengelolanya?

Seperti tertuang juga dalam PTO (Petunjuk Teknik Operasional) khusus PNPM Integrasi, yang terlibat adalah masyarakat dan tokoh-tokoh yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Kebetulan, tokoh yang dipilih itu ada satu dua orang pegawai negeri. Namun, nantinya diserahkan kepada non pegawai negeri dengan harapan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat.

Untuk meng-handle-nya, prinsip pengelolaan RBM ini secara demokratis, swakelola, terbuka dan bertanggungjawab, transparan, sederhana dan tepat guna, serta dananya bersifat subsidi atau pendukung.

Secara khusus, RBM ini bertujuan untuk mengembangkan tempat pelatihan masyarakat di desa, kecamatan dan kabupaten. Selain itu juga untuk mengembangkan kegiatan berbasis pengalaman lokal yang memungkinkan terjadinya proses belajar kolektif masyarakat. RBM juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat tersebut.

Jadi, pelaksanaan kegiatan RBM dipimpin oleh Ketua Pokja. Sementara, BKAD-UPK kecamatan terpilih bertanggungjawab menerima pencairan DOK RBM, lalu mengeksekusi, mendokumentasikan serta mengadministrasikan seluruh aktivitas RBM. Koordinator masing-masing pokja juga mengevaluasi terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM-MPd Integrasi SPP – SPPN,  untuk memperoleh data tentang masalah-masalah yang terjadi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran biaya.

Apa saja kegiatan yang dilakukan RBM Aceh Barat Daya?

Ada beragam kegiatan mulai dari tahapan perencanaan seperti sosialisasi, pembentukan organisasi kerja, penyusunan modul dan evaluasi kegiatan. Lalu dilakukan Training of Trainer bagi Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM) Kabupaten dan Kecamatan. Selanjutnya dilakukan pelatihan dasar dan lanjutan dalam lingkup program. Kemudian pengembangan dan penggerakan RBM berupa pengembangan media, gelar kapasitas pelaku, penghargaan atas kinerja, pagelaran seni dan dukungan penyuluhan hukum tentang program.

Kegiatan itu dilakukan oleh setiap Pokja. Misalnya, Pokja Pengawasan Berbasis Masyarakat melakukan evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan berbasis masyarakat. Mereka juga mengidentifikasi semua masalah yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Lalu juga menyusun materi pelatihan untuk penguatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan program.

Apa yang sudah dihasilkan hingga sekarang melalui RBM ini?

Sudah banyak, di antaranya mereka mampu memberikan informasi di setiap gampong. Pokja Sosial Budaya misalnya membuat pelatihan menjahit dan menyulam, pembuatan nugget pisang, kerajinan tangan, dan lomba pidato cilik khusus program PNPM. Ada juga pelatihan pemanfaatan sampah, yang nanti akan kita perlombakan antar sekolah.

Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang PNPM Integrasi ini meningkat. Begitu juga soal pemahaman mereka tentang pola pembangunan partisipatif dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan RBM Kabupaten Aceh Barat Daya.

Lalu, pada 2014 ini apa yang akan dilakukan lagi?

Untuk 2014, jenis kegiatan sebagian besar melanjutkan program yang lama. Namun ada juga yang baru seperti pada Pokja Media akan ada pembuatan website untuk RBM. Nanti, kegiatan RBM dan PNPM akan dimasukkan di situ. Namun kita tetap menyerahkan kepada forum apa kegiatan yang diinginkan, lalu kita pertimbangkan. Kita juga akan mengundang Badan Usaha Milik Gampong yang betul-betul sudah berhasil dari 132 gampong.

Anda baru dilantik, apa ancang-ancang program Anda di BPM PP & KS ke depan?

Pertama pembenahan di dalam. Karena di dalam ini rumus lahirnya kekompakan. Lalu, perlunya komukasi antar bidang. Saya juga ingin masuk ke gampong-gampong untuk melakukan pembinaan. Karena sekarang keuchiknya itu Pj (penjabat) semua. Mereka sebagian belum tahu misalnya tentang kemungkinan dana Rp1 miliar per gampong sesuai amanah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu harus dijelaskan, jangan nanti dana diberikan mereka masuk penjara karena tidak tahu bagaimana cara mengelolanya.[]RZ

(wawancara ini dimuat di Tabloid SIGUPAI Edisi IIITahun 2014)

Leave a Reply

Your email address will not be published.