MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan perpanjangan kontrak antara pemerintah dengan PT Freeport tidak layak. Ia menilai PT Freeport terlalu mencari untung tanpa menyeimbangkan hasil produksi dengan dampak limbahnya.

Rizal menganggap PT Freeport serakah dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam di Indonesia. Menurut Rizal, selama menjalani kontrak dengan Pemerintah Indonesia dari 1967 hingga 2014, Freeport hanya membayar royalti 1 persen. Padahal, idealnya negara lain membayar kewajiban 6 hingga 7 persen.

“Perpanjangan kontrak dengan Freeport tidak layak,” kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 12 Oktober 2015.

Selain itu, Rizal menilai Freport juga tidak tegas soal pelepasan saham atau divestasi. Ia mengatakan ada kewajiban pemegang Kontrak Karya untuk memiliki program divestasi. “Artinya, menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia atau anak perusahaan di Indonesia,” kata Rizal.

Ketidakpedulian Freeport terhadap lingkungan, lanjut Rizal juga membuat wilayah di sekitarnya terkena limbah beracun. “Limbah beracun yang membahayakan rakyat di sekitar Sungai Amungme di Papua itu tidak diproses. Freeport terlalu untung besar,” ujar dia.

Menurutnya, Freeport terkesan abai terhadap limbahnya yang berdampak buruk bagi lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Rizal mengimbau agar Freeport melihat tambang-tambang lain di Indonesia.

“Seperti di Sulawesi yang memproses limbahnya sehingga tidak membahayakan lingkungan,” ucapnya.

Sementara, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menegaskan tidak keberatan memberikan kontribusi lebih ke Papua, sebagaimana diminta oleh Pemerintah Indonesia.

Menurut dia, Freeport selaku investor tentu memiliki perhitungan bisnis dan tak ingin merugi. Kalau Freeport merugi, maka kontribusi atau manfaat yang diberikan kepada pemerintah tentu juga berkurang.

Sayangnya, Maroef tidak menjelaskan lebih rinci ketika ditanya kontribusi konkret ke Papua.

Nasib kontrak karya tambang PT Freeport Indonesia di Papua kini ada di tangan Presiden Jokowi. Perpanjangan kontrak tersebut sempat menuai polemik antara Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said. Keduanya berbeda pendapat. Rizal Ramli terang-terangan menyebut Sudirman Said keblinger memperpanjang kontrak penambangan Freeport Indonesia di Papua.

Adapun Sudirman Said menegaskan, tidak ada perpanjangan kontrak yang ada hanya kesepakatan. Sudirman meminta pihak yang tak mengerti sistem kontrak pemerintah dengan Freeport untuk berhenti melakukan spekulasi, yang hanya akan membuat gaduh.(republika, detik, kompas)