DPR menolak rencana penyuntikan modal melalui Penanaman Modal Negara (PMN) senilai Rp40,42 triliun kepada 25 BUMN pada 2016. Alasannya, suntikan modal tersebut dicurigai akan digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami BUMN.

“Alasan PMN dibahas kembali adalah menyesuaikan dana anggaran yang disalurkan ke BUMN itu, sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Kemudian besaran anggaran harus dipastikan bukan karena untuk menutupi kerugian dari BUMN atas kegagalan kerja,” ujar Ketua Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supir, Jumat malam, 30 Oktober 2015.

Rencana suntikan modal untuk BUMN pada 2016 membengkak sekitar Rp3 triliun dari jumlah di 2015 senilai Rp37,2 triliun. PMN merupakan suntikan modal yang diberikan pemerintah selaku pemegang saham, kepada BUMN. Tujuannya, mendorong BUMN lebih berperan meningkatkan laju perekonomian, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur.

“Kami memang memutuskan PMN tidak bisa disalurkan sampai pembahasan APBN Perubahan 2016. Waktu pelaksanaan APBN Perubahan 2016 tergantung dari pengajuan pemerintah,” jelas dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menambahkan, pembahasan suntikan modal akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Sehingga, menjelang adanya APBN-P maka dana sekitar Rp 40 triliun tidak akan disalurkan kepada 25 BUMN.

“PMN dibekukan, jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN perubahan masuk,” ungkapnya.

Menurut Bambang, suntikan modal diperlukan untuk mendorong pembangunan secara nasional, seperti PT PLN yang mendapatkan PMN sebesar Rp10 triliun untuk mendukung program 35.000 megawatt dan PT Wijaya Karya Tbk sebesar Rp4 triliun untuk mendukung proyek infrastruktur.

Lalu, Perum Bulog sebesar Rp2 triliun digunakan menjaga ketahanan pangan nasional dan PT Pelabuhan Indonesia III sebesar Rp1 triliun untuk pembangunan pelabuhan di wilayah timur.

“Ini menambah modal supaya dia bisa melakukan ekspansi bisnis dan bisa pinjam ke perbankan lebih besar lagi. Maksudnya mereka kan bukan perusahaan yang mau bangkrut. Apalagi yang karya (konstruksi), mereka punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya,” kata Bambang.

Keputusan untuk pembahasan ulang PMN, diyakini Bambang tidak akan mengganggu kinerja dari BUMN. Program yang sudah direncanakan tetap akan berjalan sesuai dengan rencana, berupa pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik maupun jalan tol.

“PMN kan tambahan modal bukan belanja. Jadi si BUMN bersangkutan nggak akan terganggu kerjanya. Misalnya dia tahu akan dapat Rp1 triliun misalnya, buat dua proyek jalan tol. Ya dia kerjain saja jalan tol,” jelas Bambang.

Berikut daftar 25 BUMN yang batal mendapatkan suntikan modal di APBN 2016 antara lain:

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 1 triliun
PT Sarana Multigriya Infrastruktur (SMI) Rp 3,5 triliun
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Rp 1 triliun
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 500 miliar
PT Geo Dipa Energi Rp 1,16 triliun
PT Krakatau Steel Tbk Rp 2,456 triliun
PT Hutama Karya Rp 3 triliun
PT PLN Rp 10 triliun
Perum Bulog Rp 2 triliun
PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miiar
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp 692,5 miliar
PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
PT Pelni Rp 564,8 miliar (non tunai)
PT Bharata Indonesia Rp 500 miliar
PT Wijaya Karya Tbk Rp 4 triliun
PT PP Tbk Rp 2,25 triliun
Perum Perumnas Rp 485,4 miliar
PT Industri Kereta Api (Inka) Rp 1 triliun
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun
PT Asuransi Kredit Indonesia Rp 500 miliar
Perum Jamkrindo Rp 500 miliar
PT Amarta Karya Rp 32,1 miliar
PT Jasa Marga Tbk Rp 1,25 triliun
PT Pelindo III Rp 1 triliun
PT Pertani Rp 500 miliar.(merdeka.com)

Baca Juga:

23 BUMN Dapat Suntikan Modal Rp34 Triliun