in

Wawancara Mac Rivai: Masyarakat Peduli, Jalan Menuju Gampong Mandiri

Pemerintah Aceh menunjuk Aceh Barat Daya sebagai satu dari enam kabupaten tempat pilot project gampong mandiri.Gampong mandiri dibentuk untuk mewujudkan masyarakat kampung yang mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya di desa tersebut. Terutama untuk pencapaian standar pelayanan minimum di bidang administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan perempuan dan anak,” ujar Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat Daya, Mac Rivai.

Syarat pembentukan sebuah gampong mandiri, kata Mac, adanya kedaulatan di tangan warga. Selain itu, adanya pemberdayaan peningkatan kapasitas masyarakat agar dapat menggunakan sumber daya bagi kesejahteraan dan martabat mereka. Syarat lain, adanya partisipasi aktif dari warga sebagai modal sosial dan pelibatan peran semua masyarakat.

Sejauh ini, tahapan yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sampai ke penentuan satu gampong mandiri percontohan. Apa saja proses yang sudah dilakukan dan akan dijalankan ke depan, simak wawancara dengan Ketua Tim Asistensi Pembentukan Gampong Mandiri Aceh Barat Daya, Mac Rivai. Berikut petikannya:

Bagaimana persiapan pilot projet gampong mandiri di Aceh Barat Daya?

Untuk kabupaten, kita memiliki wilayah hukum bernama desa atau gampong.  Ada 132 desa definitif dan 20 desa persiapan di sembilan kecamatan. Namun gampong mandiri percontohan ini diarahkan ke desa definitif yang sudah terbentuk sejak Kabupaten Aceh Barat Daya lahir. Kita sudah turunkan tim asistensi seperti yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 456/375/2013 tanggal 21 Agustus 2013. Tim ini turun ke setiap kecamatan. Jauh sebelumnya kita siapkan surat kepada camat untuk menilai desa mana yang menurut kriteria, layak diajukan sebagai calon gampong mandiri percontohan. Salah satu kriteria, partisipasi masyarakatnya tinggi.

Alhamdulillah, tim telah bekerja dengan bantuan LOGICA2. Akhirnya didapat sembilan desa dari setiap kecamatan. Tim kemudian turun dan dibagi dua, ada yang ke arah Kecamatan Manggeng, ada yang ke arah Babahrot. Di sana dilakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh kecamatan.

 

Data yang didapat kami padukan dan diolah. Tim lalu menyampaikan argumentasi dan hasil observasi lapangan. Sehingga didapatkanlah

satu desa sebagai gampong mandiri percontohan, yakni Gunong Cut di Kecamatan Tangan-tangan. Nanti, akan dikeluarkan keputusan bupati untuk menetapkan Gunong Cut sebagai pilot project gampong mandiri. Di Gunong Cut selain masyarakatnya siap dan partisipasi tinggi, luas wilayah juga oke dan jumlah penduduk sesuai syarat menjadi gampong mandiri percontohan.

Apa alasan lain sehingga Gunong Cut yang terpilih?

 

Tentu ada tolak ukurnya. Sebagai contoh, ketika tim asistensi turun, aparatur dan masyarakatnya betul-betul care serta responsif, agak berbeda dengan gampong lain. Sebagian warga mulai dari tokoh masyarakat, pemuda hingga perempuan datang menyambut tim. Sisi sosial yang menonjol seperti ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian warga terhadap desanya memang tinggi.

Faktor lainnya seperti pendapatan asli gampong. Masyarakat mau mengelola desanya secara swadaya dan pendapatan tadi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran gampong

Ada juga gampong lain yang kita lihat tapi dengan berbagai pertimbangan Gunong Cut lebih tepat. Dengan posisi Gunong Cut sebagai ibu kota Kecamatan Tangan-tangan dan terletak di luar ibu kota kabupaten, jauh lebih bagus jika kita membinanya.

Ada juga gampong yang banyak memiliki tokoh di pemerintahan kabupaten dan desa itu bagus. Kelebihan Gunong Cut ini tanpa banyak tokoh pun mereka bisa seperti itu. Karena beberapa pertimbangan tadi tim menjatuhkan pilihan kepada Gunong Cut.

Sebenarnya, masih ada beberapa desa lagi di setiap kecamatan yang menonjol tingkat partisipasinya. Ada yang menonjol sisi PKK, pendidikan, dan lain-lain. Tetapi kan kita melihat akumulasi dari setiap penilaian ini, tidak di satu sisi saja.

 

Apa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat?

 

Selama ini, pemerintah dalam menggenjot partisipasi masyarakat memberikan insentif. Rupanya memang, insentif ini membuat masyarakat terkesan malas. Efeknya, salah satu terlihat pada budaya gotong-royong. Bila tidak ada semacam uang untuk membeli kue, rokok, gotong-royong itu tidak hidup. Padahal tidak seperti itu harusnya. Nah, itu terlihat di beberapa gampong saja bukan semuanya.

Gotong royong itu juga tak terlepas dari pekerjaan warga. Kalau ada warga yang bekerja di luar desa tentu ia tidak bisa hadir ketika gotong royong dilaksanakan. Waktunya lebih banyak di luar desa. Bahkan ketika musyawarah diadakan saat malam hari, mereka sudah lelah dan kadang-kadang tidak sanggup untuk datang. Hal-hal seperti ini menjadi kendala bagi keuchik di sebuah gampong. Ke depan, salah satunya lewat gampong mandiri percontohan, kita coba genjot agar partisipasi masyarakat menjadi lebih bagus lagi.

 

Setelah itu tahapan apalagi yang akan dilakukan?

Setelah pemerintah dan masyarakat Gampong Gunong Cut siap, semua SKPK (dinas) yang terlibat akan turun membina agar desa itu menjadi lebih bagus lagi dan kian mandiri. Sebelum pembinaan, seperti tertuang juga dalam kerangka acuan gampong mandiri, dilakukan inventarisasi masalah dan potensi kampung dengan masyarakat. Sehingga nanti didapatkan daftar masalah, potensi, hambatan-hambatan dan peluang yang difokuskan pada pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak serta administrasi kepemerintahan dan layanan masyarakat. Seluruh masyarakat selayaknya dapat  memahami permasalahan dan potensi gampongnya.

Setelah itu dirumuskan isu strategis sebagai prioritas bidang atau unit kemandirian. Tahapan berikutnya, pembentukan unit-unit pelaksana. Jumlahnya ada empat unit pelayanan meliputi sistem administrasi pemerintahan, pendidikan dasar, kesehatan dan perlindungan perempuan serta anak. Kemudian dilakukan pengorganisasian dan pendampingan masyarakat agar mereka dapat merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan unit-unit pelaksanaan. Kemudian dikembangkan sistem rujukan bagi pelayanan kesehatan, pendidikan serta  perlindungan perempuan dan anak.

Dalam surat keputusan bupati tentang tim asistensi gampong mandiri, ada dinas-dinas. Apa saja tugas mereka nantinya?

Setiap dinas itu bertugas membina bidang mereka masing-masing. Dinas Perindustrian misalnya, membina ekonomi masyarakat lewat industri rumah tangga seperti kerajinan tangan dan produk makanan. Lalu, Dinas Pendidikan membina soal pendidikan warga. Bila di desa itu sudah ada lembaga pendidikan atau dayah harus diukur sejauh mana masyarakatnya menikmati dan menginginkan pendidikan tersebut. Apakah anak-anak desa full mendapatkan pendidikan atau tidak? Apakah mereka akan melanjutkannya ke tingkat perguruan tinggi. Tentu perlu diberikan pemahaman dan pembinaan agar masyarakat tetap memanfaatkan pendidikan ini.

Bila ada anak desa lain bersekolah ke situ, tentu boleh-boleh saja. Namun kita tetap berharap, semua anak di gampong itu yang lebih dulu menikmati pendidikan selain anak-anak dari desa sekitar.

Selain itu barangkali pemahaman masyarakat gampong terhadap pendidikan perlu ditingkatkan. Banyak anak mereka belum mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di lembaga yang ada. Salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Begitu si anak besar bukan pendidikan yang diutamakan tapi pekerjaan. Si anak mewarisi pekerjaan orang tuanya seperti ke ladang, gunung, dan sawah. Sehingga otomatis mereka terputus dari sekolah. Walaupun biaya pendidikan itu sudah dibebaskan hingga SMA, tapi kalau orang tuanya tidak mampu juga bisa menjadi penghambat. Ini yang coba kita bina nantinya.

Di tahapan pembentukan gampong mandiri, ada pengembangan kerjasama dan kemitraan, maksudnya bagaimana?

 

Kita kan sistemnya keroyokan lewat beberapa dinas ini untuk membina gampong mandiri percontohan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dinas-dinas ini diharapkan solid. Pembinaan dilakukan selama setahun ke depan. Setelah itu kita harapkan semua desa dibina menjadi mandiri.

Pengembangan kerjasama ini lebih menekankan pada mencari dukungan dan mekanisme kerja sama dengan berbagai pihak di luar gampong. Baik dengan pemerintah, LSM, dan lembaga sosial lainnya yang bergerak dalam mendukung pemenuhan hak terhadap kesehatan, pendidikan serta perlindungan bagi perempuan dan anak. Ini bukan untuk menciptakan ketergantungan tetapi lebih kepada menguatkan unit-unit pelaksana di tingkat gampong agar lebih mandiri.

Seberapa yakin Anda program ini akan berhasil di Aceh Barat Daya?

 

Saya yakin sekali ini berhasil. Karena memang dengan melihat contoh gampong yang akan kita tampilkan ini sebagai tolok ukur, barangkali tingkat rasa kepedulian masyarakat itu masih ada. Selama ini memang motivator seperti itu jarang. Mudah-mudahan ini sebagai contoh untuk mengarahkan ke sana dan nanti bisa jadi pembanding bagi gampong-gampong lain di kabupaten ini. Kalau berhasil gampong-gampong lain bisa diajak untuk studi banding ke Gunong Cut agar bisa melihat sendiri apa yang dilakukan pemerintah di sana.

Bicara Musrenbang, bagaimana partisipasi masyarakat di tingkat gampong?

 

Lumayan tinggi. Sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memang pembangunan nasional ditinjau dari bawah atau istilahnya buttom up plan. Sehingga setiap gampong sudah mengingatkan diri untuk melakukan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Itu dilakukan setiap awal tahun, lalu dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Di awal tahun sudah dihimpun semua usul pembangunan. Di setiap usulan itu ada skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Karena setiap usul itu kan tak semuanya menjadi kebutuhan, ada juga hanya keinginan. Pembangunan nasional itu bukan karena keinginan tapi kebutuhan. Bappeda Aceh Barat Daya sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat perencanaan pembangunan sudah memfasilitasi Musrenbang Desa di setiap gampong.

Apakah semua usulan masyarakat itu tertampung?

Setiap usulan memang tertampung tapi realisasinya tergantung skala prioritas tadi. Kalau memang sudah ada tinggal pemanfaatan dan pengembangan oleh gampong. Jika belum itu dilihat tahun berikutnya karena setiap usulan melalui Musrenbang tahun ini dimusyawarahkan untuk pembangunan pada tahun depan. Banyak juga usulan yang tidak tertampung karena disesuaikan dengan budget (anggaran). Yang namanya APBK kan terbatas. Inilah yang dipilah-pilah sesuai skala prioritas.

 

Ada masyarakat yang mengeluh dan kecewa karena usulan mereka tidak tertampung?

Itu biasa terjadi. Usulannya sudah tertampung dalam Musrenbang tapi realisasinya program yang lain. Musrenbang itu kan berjenjang dan disaring oleh tim. Sehingga kalau di kabupaten sudah ada yang sama tentu tidak ditampung usulan yang ada di desa. Masyarakat pun usulannya macam-macam. Tentu, kita dalam membangun tidak seperti membalikkan telapak tangan, hari ini diusulkan besok jadi, butuh waktu. Itu kembali ke pola pikir masyarakat juga, tidak bisa disalahkan mereka sepenuhnya.

Apa pola pikir seperti itu masih bisa diubah?

Masih bisa. Lewat bimbingan teknis, penyuluhan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan di desa. Bisa, kenapa tidak.

Apa tantangan terbesar menghadirkan gampong mandiri di Aceh Barat Daya?

Tingkat pemahaman warga sehingga care terhadap gampongnya. Kalau itu sudah terpatri dalam jiwa, mudah sekali mengajak warga memandirikan gampongnya.[]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Partisipasi Warga

Obama bakal bertemu Dalai Lama