Beranda blog

Pedal Kereta

0

PAGI ini, sembari menyesap kopi dan menikmati pagi yang bermandikan cahaya, saya membaca sebuah tweet dari Kementerian Perhubungan. Isinya, tak penting-penting amat bagi hidup saya: “#KawulaModa, pada perjalanan kereta api, Deadman Device atau Deadman Pedal wajib tersedia dan berfungsi baik pada kabin masinis”.

Selain tak penting, tweet itu sebenarnya berisi sebuah ejekan, buat saya tentunya. Tak jauh dari bangku saya duduk, di antara pohon kuda-kuda dan tiang-tiang yang mengibarkan bendera 17 Agustus, ada bentangan rel yang juga sedang berjemur “menikmati” matahari pagi.

Rel-rel itu kini dipenuhi ilalang sebagiannya. Di tengahnya tumbuh semak. Sampah plastik, ampas tebu hingga potongan batang kelapa teronggok di atasnya. Di beton penyangga di bawahnya, butir-butir kotoran kambing telah mengering–aman jika dipijak. Namun, yang paling kontras dari itu hadirnya perdu-perdu kecil berbunga warna-warni.

Keponakan saya, Rara, sering bermain di rel itu. Rara yang usianya belum lagi lima tahun itu sering memetik bunga kecil warna-warni itu. “Bunga-bunga rel” itu ia petik sebanyak-banyaknya lalu dijejerkan di atas rel. Setelah itu, ia mulai “memasak” menu yang diciptakannya sendiri di kepala.

Ia tak perlu takut ada kereta api lewat. Yang perlu ia waspadai, pertama, rombongan kambing dan sapi, yang lewat pada jam-jam tertentu. Sapi-sapi dan kambing-kambing itu–namanya juga rombongan–akan lewat bersama ayah, ibu, kakak, tante atau bahkan kakeknya, sambil memamah rumput yang terselip di sela-sela rel.

Suatu hari, saya dan Rara pernah iseng. Kami bermain tebakan, untuk menandai sapi mana di dalam rombongan itu yang menjadi ayah, anak, ibu, atau kakeknya. Tebakan itu akan berakhir dengan teriakan Rara yang mengusir sapi/kerbau itu menjauh dari beranda belakang rumah neneknya itu.

Yang kedua yang perlu diwaspadai adalah manusia lewat. Karena kereta tak pernah lewat, rel menjadi jalan tak resmi. Banyak orang mengambil jalan itu untuk pulang ke rumah atau sekadar melintas ke kedai depan. Jika ada orang lewat, Rara akan terganggu. Jika orang dewasa tak dikenalnya, biasanya ia hanya menatap orang itu lalu orang tersebut menyadari ada sesuatu di atas rel, yakni “menu” masakan tadi. Bila anak kecil seusianya yang lewat, biasanya juga bergerombolan, Rara akan berteriak kepada mereka agar jangan menginjak bunga-bunga itu.

Tak jauh dari rel tempat Rara menaruh bunga, sebagian rel telah dibongkar dan dijadikan jalan kampung. Jalan ini menjadi penghubung warga untuk menuju jalan besar. Saya tidak tahu pasti alasan kenapa rel itu dibongkar. Mungkin warga jenuh menanti kereta api Aceh yang tak kunjung beroperasi.

Kini, sekitar delapan kilometer ke arah Barat dari rumah nenek Rara, memang ada beberapa gerbong kereta api yang beroperasi. Kereta api itu “ngepos” di Stasiun Bungkah, Aceh Utara. Namun, saban sore kereta hanya bolak-balik untuk mengantar pengunjung bertamasya dengan rute Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukeuh sejauh 11,3 kilometer.

Mungkin bagi Rara, tak penting kereta api itu lewat atau tidak. Jika pun lewat tentu ia akan terganggu karena tak bisa lagi bermain masak-masakan. Atau, mengayuh sepeda di jalanan rel itu saban sore bersama teman-temannya. Rara tetap semangat mengayuh sepeda itu walaupun pedalnya telah rusak dan hanya menyisakan dua potong besi sebagai penumpu tapak kaki. Ia sumringah karena telah mampu menyeimbangkan sepeda tanpa bantuan dua roda kecil di kiri kanan.

Ketika membaca tweet soal pedal kereta api dari akun Twitter Kementerian Perhubungan itu, saya mencoba membayangkan seperti apa bentuk pedal itu. Mirip pedal gas mobilkah atau seperti pedal sepeda Rara yang hanya menyisakan dua bilah besi berkarat itu? Pun, ketika membayangkan itu, saya dibarengi perasaan bersalah. Kenapa harus mereka-reka bentuk pedal kereta api di Aceh yang entah tahun berapa ia ada, sedangkan pedal sepeda Rara belum juga terpasang.

Ahoi, Al A’raf Kini Punya Gedung Sendiri yang Cukup ‘Meusaneut’

0
Al A'raf Punya Gedung Sendiri
Siswa Al Araf Abdya/dok

Ada kabar baik dari Nanggroe Sigupai. Al A’raf, sekolah yang telah enam tahun menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Barat Daya (Abdya), kini mempunyai gedung milik sendiri yang diresmikan pada Ahad, 25 Oktober 2020.

Gedung baru Al A’raf memiliki enam ruangan dan berdiri di lahan seluas 1.500 meter persegi di tengah segar dan hijaunya alam Gampong Keudee Siblah, wilayah strategis di tengah Kota Blangpidie. Dilengkapi dengan Pojok Baca, tempat wudhu, dan musala.

“Untuk saat ini, gedungnya belum terbangun semua, tapi sudah cukup “meusaneut” untuk memulai belajar tatap muka, hari Senin depan (26 Oktober 2020), sesuai instruksi Dinas Pendidikan Abdya,” ujar Ketua Yayasan Miss Nuzulul Isna saat dihubungi via sambungan video dari Texas. Isna kini sedang menyelesaikan tesis doktornya di Amerika Serikat.

Pernyataan rendah hati dari Isna itu ditanggapi dengan baik oleh salah satu orang tua siswa, Ibu Ria. “Sebagai wali murid kami memaklumi dan tetap mengapresiasi semangat pihak yayasan dan guru-guru untuk mewujudkan gedung baru ini.”

Sekolah Al-A’raf adalah institusi pendidikan swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Graha Ilmu Aceh Barat Daya. Yayasan ini didirikan pada 2014 oleh lima perempuan Abdya yang menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak.

Al A’raf memberikan layanan pendidikan untuk anak usia dini dan dasar. Dengan metode pembelajaran universal learning yang mengedepankan “setiap anak adalah isitimewa” dan penerapan karakter positif sejak usia dini.

Berbagai model kegiatan yang diselenggarakan sekolah ini telah menjadi standar kegiatan positif, bahkan telah dijadikan contoh oleh sekolah-sekolah lainnya di Abdya.

Pembangunan pertama ini akan segera diikuti pembangunan gedung-gedung PAUD, TK, gedung aula, dan laboratorium. Kompleks sekolah juga akan dilengkapi gedung perpustakaan dan masjid.

“Kami paling senang kalau miss (guru) kami mengajarnya pakai percobaan. Saya suka percobaan elephant tooth paste dan awan dalam gelas,” ujar Habib, siswa kelas dua. “Asyik belajar begini. Tidak bosan.”

“Siswa-siswi kami memang rata-rata berminat pada pelajaran sains yang disajikan melalui eksperimen sederhana. Karena itu, kami merasa bahwa laboratorium adalah prasarana yang penting untuk menampung minat para siswa,” jelas Kepala Sekolah Dasar Al A’raf, Sukri Adani. Hal ini diiyakan oleh Irfandy, guru kelas satu.

“Dengan cara memperbanyak eksperimen ini, siswa betah berada di sekolah. Selama delapan bulan belajar daring, banyak orang tua siswa menghubungi kami, menanyakan kapan sekolah masuk kembali, karena putra-putri mereka rindu sekali sekolah,” kata Irfandy.

Berkah Corona

Namun, pandemi COVID 19 juga membawakan berkah yang tak disangka-sangka bagi Al A’raf.

“Masa pandemi telah memberikan sedikit keuntungan waktu bagi Yayasan Graha Ilmu, sehingga pengerjaan gedung bisa berjalan lancar. Walau belum sempurna, kami berharap Allah memberikan kemudahan bagi kami untuk menyelesaikan pembangunan di komplek ini. Sejauh ini sumber dana masih mengunakan sumber dana pribadi dan Yayasan untuk pembangunan sekarang ini,” ujar Isna.

Dia berharap banyak yang tergerak hatinya untuk membantu.

“Kami bukan yayasan besar, namun insya Allah semangat dan dedikasi kami dalam memberikan pilihan pendidikan yang ramah anak, serta memberikan ruang bagi anak untuk menggali potensi mereka masing-masing, tak usah diragukan. Sesuai dengan semboyan kami ‘pengajaran dari hati (pengajar) maka akan sampai ke hati (siswa)’.”

Isna juga berharap semoga mereka bisa terus berkontribusi positif pada perkembangan dunia pendidikan dan pembentukan karakter bangsa.

“Terutama dalam menumbuhkan anak didik yang memiliki kepedulian sosial tinggi, kepemimpinan universal, dan kemampuan problem solving dalam kehidupan mereka sehari-sehari.”

Kepala SD Al A’raf Sukri Adani mengatakan gedung baru adalah perwujudan cita-cita SD Al A’raf dan Yayasan Graha Ilmu sebagai anak bangsa dalam mencerdaskan generasi mendatang.

“Semoga gedung baru ini menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk think, experience and grow,” ujar ahli linguistik yang baru beberapa bulan kembali bermukim di Blangpidie, setelah menyelesaikan pendidikan doktoral di Inggris.

Al A’raf Akan Terus Dikembangkan

Sementara Sekretaris Yayasan Graha Ilmu Dien Fitrianti Mutia mengungkapkan rencana pengembangan lembaganya.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Setelah PAUD, TK dan SD, kami akan meneruskan melayani masyarakat Abdya dengan sarana pendidikan tingkat menengah dan tinggi. Insya Allah tahun-tahun berikutnya akan menyusul didirikan SMP, SMA bahkan Universitas Al A’raf.”

Ibu empat anak ini yakin kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah bentuk pendidikan terbaik bagi anak.

“It needs a village to raise a child,” katanya mengutip sebuah pepatah Afrika kuno tentang pendidikan ideal. “Setiap unsur masyarakat harus terlibat, jika kita ingin anak-anak sukses menjadi insan kamil. Kami di Al A’raf tidak akan pernah berhenti memperjuangkan hal itu.”

Dari jendela kelas mereka, kini siswa-siswi SD Al A’raf dapat menikmati pemandangan burung kuntul putih bersih terbang berkawan-kawan. Angin sejuk yang membawa harumnya daun padi bertiup masuk jendela. Belajar di tengah alam Abdya yang permai, para siswa akan betah dan penuh semangat.

Akhirnya, seperti kata Ibu Ria, “Selamat dan sukses untuk SD AL A’raf, semoga dengan berdirinya gedung baru ini menambah semangat anak2 dan para Miss dalam proses belajar mengajar. Sukses untuk SD Al A’raf!”

Dyah Ajak Pemuda Beurawe Kampanye Lawan Corona Melalui Lagu Islami

0
Dyah Ajak Pemuda Beurawe Kampanye Lawan Corona Melalui Lagu Islami
Dyah Erti Idawati bersama para Pemuda Gampong Beurawe, Banda Aceh, Kamis, 21 Mei 2020. @Humas Pemerintah Aceh

Wakil Ketua Gugus Tugas Covid19 Aceh Dyah Erti Idawati mengajak para pemuda Gampong Beurawe ikut mengampanyekan gerakan melawan corona melalui lirik-lirik lagu islami.

“Mari bersama ikut dalam gerbong pemerintah untuk mengampanyekan gerakan melawan covid,” ujar Dyah saat berjumpa dengan para pemuda Beurawe di Banda Aceh, Kamis sore, 21 Mei 2020.

Dyah mengapresiasi para pemuda Beurawe karena kegiatan membangunkan sahur yang mereka lakukan viral sejak awal Ramadan.

“Aktivitas kalian berhasil menjadi sorotan orang-orang di seluruh Aceh bahkan Indonesia. Saya pikir atensi kalian untuk membantu pemerintah dalam pengendalian covid19 sangat dibutuhkan,” ujar Dyah seperti dikutip dari laman Humas Pemerintah Aceh.

Cara-cara kampanye seperti menyanyikan lagu islami, kata Dyah, bakal lebih membekas pada khalayak.

Menanggapi hal itu, Badrun Nafis, pencipta lirik Watee ka Sahoe yang viral dinyanyikan Remaja Masjid Al Furqan Beurawe, mengatakan akan merangkai lirik berisi ajakan melawan corona.

“Insya Allah dalam beberapa waktu ini,” ujar Nafis.

Lirik Lagu Tercipta Pada 2010

Nisfun Nahar, sang vokalis mengatakan lirik lagu itu diciptakan kakaknya Badrun Nafis pada 2010.

“Sebelumnya membangunkan sahur dilakukan dengan cara tidak sopan. Banyak warga yang komplain makan timbul inisiatif menciptakan syair sesopan mungkin,” ujar Anis, sapaan akrab Nisfun Nahar.

Lima tahun berselang, saat generasi mereka yang menjadi remaja masjid di Beurawe, kebiasaan membangunkan sahur dengan syair yang enak didengar, dilanjutkan.

“Saat itu kami sama sekali tidak berpikir akan viral.”

Sebenarnya, kata Anis, lagu itu sudah pernah viral Ramadan tahun lalu, tapi tidak seviral tahun ini.

“Viralnya di 20 Ramadan. Kalau di Beurawe 20 Ramadan malam terakhir kami bangunkan orang sahur, karena di Ramadan 21 sudah itikaf, qiyamul lail.”

“Alhamdulillah pada tahun ini viral lagi. Masyarakat Indonesia menanti kegiatan kami ini,” ujar Anis.

Mereka berharap apa yang mereka lakukan di Masjid Al Furqan Beurawe bisa dicontoh remaja-remaja masjid lainnya di seluruh Indonesia.

Data yang dilansir dari website Dinas Kesehatan Aceh, hingga Jumat, 22 Mei 2020, penderita covid19 di Aceh berjumlah 19 orang. Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan atau PDP 101 orang, dan Orang Dalam Pengawasan atau ODP berjumlah 2.007 kasus.

Menghadirkan Kembali ‘Keadilan Transisi’

0
Menghadirkan Kembali 'Keadilan Transisi'
Ilustrasi. @kyotoreview.org
Tulisan berjudul Menghadirkan Kembali ‘Keadilan Transisi’ ini dikutip dari akun facebook Ifdhal Kasim.

Masih dalam suasana memperingati “Tragedi Mei 98” __yang menandai awal bergulirnya proses transisi ke demokrasi, saya ingin mengingatkan kita kembali pada satu agenda reformasi yang mulai dilupakan, yaitu merealisasi ‘transitional justice’ (‘keadilan transisi’).

Agenda ini merupakan bagian sangat krusial dari proses konsolidasi demokrasi di negara yang mengalami transisi, yakni untuk memastikan agar “the Rule of Law” kembali menjadi tatanan kehidupan bernegara.

Apa itu ‘keadilan transisi’? Istilah ini di awal reformasi begitu sering kita dengar, meski tidak sepenuhnya memahami maksud istilah tersebut dengan clear. Tapi secara politik, pada saat itu, publik seakan-akan sudah memahami istilah ini.

Aktivis hak asasi manusia, intelektual publik, dan politisi begitu intensif mewacanakan istilah ‘keadilan transisi’ itu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengannya?

Untuk itu, saya mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Profesor Ruti G Teitel, yaitu: “conception of justice associated with period of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoing of repressive predecessor regimes”.

Respon hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh rezim politik sebelumya pada suatu perubahan politik inilah yang mengkreasi lahirnya ‘keadilan transisi’. Respon hukum atas situasi transisi tersebut sangat tergantung pada tipe transisi politik di suatu negara.

Posisi hukum dalam konteks ini memang tidak biasa. Kalau pada situasi normal, posisi hukum lebih pada menjaga ketertiban dan stabilitas.

Tapi sekarang, di masa rezim politik belum terkonsolidasi, hukum juga memungkinkan adanya tranformasi, yaitu menghadirkan keadilan pada jeda waktu transisi itu.

Hukum melampaui peran tradisionalnya, yang disebut Profesor Teitel sebagai “transitional jurisprudence”.

Lalu bagaimana persisnya bentuk respon hukum itu? Ternyata bentuknya tidak hanya berupa mengefektifkan sarana hukum pidana, yaitu dengan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat (individual prosecutions).

Tetapi, melampaui sarana tersebut, hukum juga meresponnya dalam bentuk sarana-sarana seperti “truth seeking” (pencarian kebenaran), “reparations” (pemulihan), “institusional reform” (reformasi institusi), dan “vetting and dismissals” (pensiun dini).

Serangkaian proses yang luas ini, yang menunjukkan bagaimana suatu masyarakat menghadapi masa lalunya, merupakan upaya memastikan tegaknya tanggung jawab negara, sekaligus juga membuka jalan bagi rekonsiliasi.

Strategi ‘keadilan transisi’

Strategi ‘keadilan transisi’ itu pernah kita mulai. Makanya kita melahirkan “anak kembar” reformasi, yaitu UU Pengadilan HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Tetapi, sayang sekali, proses ini dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan salah satu dari bagian penting ‘keadilan transisi’, yaitu UU KKR.

Ketika UU Pengadilan HAM kehilangan kembarannya, tidak terelakkan terjadi kemacetan dalam upaya menyelesaikan bagian-bagian gelap masa lalu negara ini.

Kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM hanya menjadi pengisi lemari penyimpan berkas di Kejaksaan Agung.

Dalam memperingati “Tragedi Mei 98” tidak ada salahnya kita melihat kembali salah satu agenda reformasi yang belum tuntas dikerjakan, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Jangan dibiarkan masalah ini seperti tidak ada jalan penyelesaiannya. Atau dibiarkan mentok!

Kita perlu mempertimbangkan kembali strategi menghadirkan ‘keadilan transisi’ untuk menjawab kemandegan kita selama ini. Tidak ada waktu terlambat untuk memenuhi pertanggungjawaban.(*)

Menghukum Dosen yang Berpendapat

1
Menghukum Dosen yang Berpendapat
Saiful Mahdi. @facebook

Tulisan berjudul Menghukum Dosen yang Berpendapat ini dikutip dari status Facebook Profesor Henri Subiakto, saksi ahli persidangan kasus Saiful Mahdi. Prof. Henri Subiakto adalah Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dia salah seorang penyusun rancangan UU ITE.


Menghukum Dosen yang Berpendapat

oleh Prof. Dr. Henri Subiakto, SH, MA

Hari ini (21 April 2020-red) “saudaraku” Saiful Mahdi Ph.D, Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh telah diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dikatakan bahwa Saudara Saiful Mahdi, doktor alumni Cornell University Amerika Serikat dan S1 lulusan ITS Surabaya itu dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis tiga bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah subsider satu bulan kurungan.

Kalau kita cermati kasus ini, putusan hakim persis sama dengan tuntutan jaksa yang “hanya berani” menuntut tiga bulan penjara atau denda Rp10 juta, itu bisa dimaknai menunjukkan keragu-raguan pihak jaksa dalam menuntut.

Karena kalau berdasar norma hukum yang dikenakan yaitu melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE sanksi hukumannya bisa sampai empat tahun dan atau denda Rp750 juta.

Artinya rumusan normanya cukup tinggi, jauh di atas tuntutan. Tapi kenyataannya tuntutan jaksa tak sampai 10 persen dari ancaman pidana dalam pasal.

Kenapa jaksa menuntut ringan, besar kemungkinan setelah memperoleh bukti bukti di persidangan jaksa merasa “tidak yakin” dengan kebenaran penerapan hukum yang didakwakan.

Tapi walaupun tidak terlalu yakin, jaksa juga tidak mungkin menihilkan atau membatalkan tuntutan. Karena persidangan sudah berjalan jauh, hingga berkali-kali persidangan. Tidak mungkin dakwaan dicabut dan tuntutan ditiadakan.

Yang dilakukan adalah meminimalisasi tuntutan, agar tim jaksa yang sudah membawa kasus ke persidangan tidak kehilangan muka.

Tapi terdakwa juga tidak dituntut terlalu jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum. Jadi penuntut umum mengambil jalan tengah, yaitu melakukan tuntutan minimalis, seringan mungkin.

Hal ini logis mengingat apa yang telah dilakukan saudara Dr. Saiful Mahdi memang bukan perbuatan pidana, bukan perbuatan mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Coba kita simak kembali kalimat Saiful Mahdi yang dikirimkan ke WhatsApp group para dosen Syiah Kuala di bawah ini:

“Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

Informasi elektronik yang dikirim Mahdi itu jelas tidak berunsur defamasi (pencemaran nama baik).

Mahdi hanya mencurahkan unek-unek melalui tulisan yang memiliki tujuan dan perhatian terhadap dunia akademis, ke dalam grup tertutup yang anggotanya semua para dosen atau akademisi.

Menjadi aneh, tatkala kampus sebagai contoh komunitas terdidik yang menjunjung demokrasi menjadi begitu sensitif terhadap kritik dari civitas akademikanya sendiri.

Padahal kritik hingga debat di dunia akademik itu hal yang biasa. Berbeda pendapat secara tajam itu biasa, ketika ada pendapat yang menyinggung atau menyakitkan itu hal yang lumrah.

Cukup diselesaikan dengan adu pendapat dan informasi. Bukan dibawa ke pengadilan pidana.

Apa yang dilakukan Mahdi, sebenarnya merupakan suatu bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh pasal 28F UUD 1945. Isi pesan tersebut bukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Informasi dikatakan bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, jika memenuhi unsur adanya perbuatan menuduhkan sesuatu hal pada seseorang atau pribadi hakiki (natuurlijk persoon), bukan pada organisasi, ataupun kelompok orang.

Dalam frasa yang ditulis Mahdi tidak ada nama atau identitas yang jelas yang menunjuk diri pribadi seseorang. Frasa “jajaran pimpinan” yang ditulis Mahdi itu tidak mengarah pada seseorang, atau pribadi dengan identitas yang jelas.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE itu bunyinya, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Dalam penjelasan pasal tersebut, rumusan penghinaan dan pencemaran nama baik itu pengertiannya mengacu pada delik pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP) dan delik fitnah (pasal 311 KUHP).

Jadi unsurnya harus ada perbuatan yang disengaja menuduhkan suatu hal pada seseorang, dengan terang agar diketahui umum.

Kalimat Saiful Mahdi itu jelas bukan menuduh, melainkan pendapat, atau pandangan pribadi dia terhadap suatu persoalan di Fakultas Teknik. Kalau menuduh, itu ada kalimat menunjuk pada seseorang yang dianggap melakukan perbuatan tercela.

Dalam kalimat di atas tidak ada seseorang (pribadi) yang dituduh atau ditunjuk, apalagi difitnah. Kalau fitnah, pelaku sudah tahu, seseorang itu tidak melakukan perbuatan buruk, tapi pelaku tetap menuduhkan sesuatu yang bertentangan dengan yang diketahui.

Kasus Dr. Saiful Mahdi tidak masuk dalam unsur KUHP pasal 310 maupun 311, juga tidak pula masuk melanggar UU ITE pasal 27 ayat 3.

Hukum itu tidak boleh meraba-raba, rumusan dan dasarnya harus jelas. Tidak boleh hanya berdasarkan perasaan.

Misal berdasar perasaan, ini kayaknya saya yang diserang sama pak Saiful, enggak bisa seperti itu, nama identitas korban yang dituduh atau dicemarkan nama baiknya harus jelas.

Apalagi kalau dilihat dari unsur lain yaitu “agar terang diketahui oleh umum” (pasal 310 KUHP). Dalam rumusan UU ITE, hal yang serupa terkait dengan perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik oleh umum/publik.

Mengirim ke group dosen itu bukan umum dalam artian orang banyak yang terbuka. Kalau berniat atau dengan sengaja agar diketahui umum, Saiful Mahdi harus dibuktikan mengirim pesan WA-nya berkali-kali ke beberapa WA grup.

Atau mengirim ke medsos yang terbuka, yang bisa diakses orang banyak. Faktanya ‘kan tidak demikian, Mahdi hanya mengirim satu pesan WA ke grup dosen yang tertutup.

Justru kalau kemudian informasi elektronik itu menyebar kemana-mana karena diakui ada pihak yang ikut mengirimkan kembali ke pihak lain, atau mendistribusikannya.

Dalam UU ITE yang menyebarkan itu justru yang terkena pasal mendistribusikan.

Belum lagi kalau mengikuti tradisi akademisi, seorang doktor, dosen yang aktif di kampus, pernah jadi ketua jurusan, dan senat universitas, apakah tidak punya hak menyampaikan keprihatinannya atau kritiknya di grup dosen di kampusnya sendiri?

Kalau itu dibolehkan atau berhak, makin jauh saja dari perbuatan pidana ITE. Ini penting sebab masyarakat biasa saja oleh UUD 1945 dibolehkan dan berhak berpendapat atau mengkritik, apalagi seorang akademisi di kampusnya.

Unsur berhak, tidak berhak, atau unsur melanggar norma itu adalah unsur utama penentu masuk tidaknya sebuah perbuatan transaksi elektronik ke dalam perbuatan pidana. Mengkritik atau berpendapat, itu bukan perbuatan melawan hukum.

Sebenarnya duduk masalahnya jelas, saya sebagai saksi ahli yang terlibat dan tahu bagaimana UU ITE itu dirumuskan, dan direvisi, sudah menjelaskan di muka persidangan.

Saya sudah jelaskan tentang rumusan dan unsur unsur pasal yang dituduhkan. Kesimpulannya juga jelas perbuatan saudara Saiful Mahdi tidak memenuhi unsur pelanggaran pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3.

Anehnya majelis hakim mengabaikan penjelasan kami, dan tidak pula memperhitungkan mengapa jaksa menuntut sangat jauh dari norma sanksi yang ada di UU.

Hakim memutuskan Saiful Mahdi bersalah dengan hukuman tiga bulan penjara atau denda Rp10 juta subsider kurungan sebulan. Hukuman yang dijatuhkan hakim sama persis dengan tuntutan jaksa.

Sebenarnya dengan menerima keputusan itu lalu membayar denda Rp10 juta, kasus sudah selesai. Case closed. Tapi tentu pihak saudara Saiful Mahdi tidak bisa menerima begitu saja.

Kalau menerima, berarti membenarkan bahwa mengkritik itu perbuatan salah dan pidana. Artinya pengadilan terhadap pendapat atau kritik ini akan jadi preseden buruk bagi dunia hukum Indonesia.

Seakan orang mengkritik kebijakan kampus itu tidak boleh, mengkritik itu perbuatan kriminal yang bisa dipidana.

Kalau putusan ini diterima, akan membenarkan bahwa pasal 28 UUD 45 bisa dikalahkan oleh UU ITE, padahal tidak demikian. Ini hanya persoalan interpretasi yang salah terhadap penerapan UU.

Walau sebenarnya dengan putusan itu cukup ringan, saya secara pribadi mendukung pihak Pak Saiful Mahdi untuk banding terhadap keputusan ini.

Tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi siapapun, toh dengan keputusan itu Pak Saiful juga tidak ditahan, tapi ini untuk menegakkan kebenaran dan nama baik Indonesia.

Jangan biarkan demokrasi Indonesia tercoreng dengan keputusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili kritik seorang akademisi terhadap situasi kampusnya.

Mudah-mudahan para hakim di Pengadilan Tinggi lebih bisa melihat dengan jeli penerapan hukum pasal 27 ayat 3 UU ITE secara benar sesuai maksud ketika UU itu dibuat. Amin ya rabbal alamin.(*)

Ojek Unicorn

0
ilustrasi unicorn. @freepik.com

Tulisan berjudul Ojek Unicorn ini dikutip dari akun Facebook Farid Gaban

__________________________________________________________

Gambar di bawah ini banyak beredar di medsos (saya berterima kasih kepada rekan Paksi Dewandaru yang bikin).

Pesannya jelas: memprotes kecenderungan instansi pemerintah yang cenderung cuma peduli pada sopir/tukang ojek online di musim corona.

Dampak ekonomi corona dirasakan oleh semua sektor informal. Tapi mengapa cuma ojol yang diperhatikan? Mengapa pekerja lain di sektor informal lupa dipedulikan?

Menurutku, naiknya pamor tukang ojek online tak lepas dari promosi besar-besaran unicorn (Grab, Uber, Gojek) yang merekrut mereka. Itu mencerminkan cerita sukses sebuah promosi dan iklan (baca: propaganda).

Sebelum ada unicorn/decacorn, para tukang ojek pangkalan dipandang sebelah mata. Profesi ini cenderung dilecehkan, meski mempekerjakan banyak orang yang tidak cukup beruntung bisa bekerja di sektor formal.

ojek unicorn
ilustrasi ojek unicorn

Dulu tukang ojek dinilai dekil, jasa transportasinya dianggap tidak aman dan tidak nyaman.

Unicorn/decacorn mengubah persepsi: tukang ojek online adalah profesi keren. Mereka punya seragam yang bikin gagah dan tidak nampak dekil; setia melayani, aman dan nyaman.

Tak hanya kelas menengah belakangan tidak segan naik ojek. Bahkan banyak dari mereka juga bergabung jadi tukang ojek online, untuk menambah pengasilan sampingan.

Persepsi yang berubah itu telah meningkatkan “demand” terhadap layanan ojek online.

Pada saat yang sama memperluas potensi “supply”: pekerja kantoran dan sarjana pengangguran pun tak malu masuk ke sektor informal ini, yang tadinya hanya diisi oleh pengojek pangkalan.

Lonjakan kredit mobil/motor dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan antusiasme besar orang untuk masuk ke sektor informal yang tadinya dianggap kumuh ini.

Persaingan makin ketat di sektor informal itu. Di banyak kota konflik terjadi antara ojek pangkalan yang sudah lebih dulu ada dengan ojek keren unicorn. Dan kita tahu, dalam banyak kasus, ojek unicornlah yang menang.

Kehadiran ojek unicorn memberikan kesan semu tentang “penyerapan tenaga kerja”; citra semu yang dipromosikan tak kurang oleh Presiden Jokowi sejak awal kemunculannya dan antara lain berjasa mengantar Nadiem Makarim duduk di kursi menteri pendidikan.

Tukang ojek online bukanlah karyawan unicorn. Mereka bekerja dengan sumber daya sendiri: motor, tenaga, waktu dan kesehatan tubuhnya.

Tukang ojek online pada dasarnya mempekerjakan diri-sendiri. Mereka hanya bisa mendapat uang jika turun ke jalanan. Tapi, bagaimana jika mereka sakit?

Wabah corona membuka kenyataan pahit itu: unicorn/decacorn Grab dan Gojek, yang valuasi usahanya ratusan triliun itu, tidak bertanggungjawab atas nasib “mitra” yang tidak bisa bekerja akibat sakit atau surutnya ekonomi akibat karantina.

Tukang ojek unicorn diberi citra formal dengan seragam keren, tapi mereka sejatinya tetap bekerja di sektor informal yang mengandalkan diri sendiri.

Mereka tidak beda dari pedagang kaki lima, tukang tambal ban, atau pedagang kopi keliling, meski perusahaan yang mereka hidupi punya valuasi ratusan triliun rupiah.

Sebagian dari uang triliunan rupiah dipakai untuk promosi mengubah persepsi tentang tukang ojek, tapi nasib mereka tidak pernah benar-benar berubah.

Kasihan, sih, mereka. Korban fatamorgana menjadi bagian keren usaha unicorn. Tapi, ada banyak pekerja lain sektor informal yang juga lebih kasihan. Tak layak untuk didiskriminasi.*

Aceh Mutakhirkan Sistem Pencatatan Data Corona

1
Aceh Mutakhirkan Sistem Pencatatan Data Corona
Data Corona Dinkes Aceh

Pemerintah Aceh membarukan sistem pencatatan data corona menurut kelompok kasus.

Pasien Dalam Pengawasan atau PDP yang telah dikonfirmasi positif mengidap covid19 dikelompokkan terpisah dengan kelompok kasus PDP lainnya.

Pengelompokan ini mulai tampil sejak Senin malam, 13 April 2020, di laman web Dinas Kesehatan Aceh.

Pembaruan data, kata Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani, seiring pengembalian pasien positif corona yang terakhir kepada keluarganya melalui tim gugus tugas Kota Banda Aceh.

Menurut pengelompokkan data terbaru, hingga 14 April pukul 15.00 WIB jumlah Orang Dalam Pemantauan atau ODP 1.411 orang. Ada penambahan 26 kasus dibandingkan sehari sebelumnya.

“Dari 1.411 ODP, 1.144 orang telah selesai menjalani proses pemantauan, 267 masih dalam pemantauan petugas kesehatan,” ujar Saifullah.

Sementara PDP bertambah dua menjadi 58 orang. Empat orang di antaranya dirawat di rumah sakit rujukan provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan 53 orang telah diizinkan pulang dan satu orang meninggal dunia.

Aceh Sementara Nihil Corona

“Saat ini sudah tidak ada lagi pasien positif covid19 yang dirawat di Aceh. Sebelumnya sempat tercatat lima orang, empat telah sembuh, satu meninggal dunia,” tambah Saifullah.

Meskipun tidak ada lagi yang positif, masyarakat diimbau tidak menurunkan tingkat kewaspadaan karena wabah virus corona belum selesai di Indonesia.

Bahkan Presiden RI Joko Widodo baru saja menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.

“Protokol pencegahan covid19 di Aceh harus tetap kita jalan dengan ketat. Semoga Allah melindungi seluruh masyarakat Aceh dari penyakit sangat menular ini.”

Dikutip dari dokumen resmi Kementerian Kesehatan tentang pedoman pencegahan covid19, corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari
gejala ringan hingga berat.

Setidaknya ada dua jenis coronavirus yang menyebabkan penyakit dengan gejala berat yakni Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS.

Coronavirus Disease 2019 atau covid19 merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab covid19 ini dinamakan SarsCoV2.

Virus corona adalah zoonosis yang ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cat) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia.

Adapun hewan yang menjadi sumber penularan covid19 masih belum diketahui.[]

Epitaf Sendu untuk AE Priyono

0
Epitaf Sendu untuk AE Priyono
AE Priyono. @geotimes.co.id

Aktivis sosial sekaligus penulis AE Priyono meninggal dunia pada Ahad, 12 April 2020 sekitar pukul 11.30 WIB. Tulisan ‘Epitaf Sendu untuk AE Priyono’ ini disalin dari akun Facebook Hamid Basyaib.


Epitaf Sendu untuk AE Priyono

Oleh Hamid Basyaib

Di kelas 2 SMA saya membaca dua tulisan AE Priyono di majalah Scientiae terbitan ITB, salah satu judulnya: “Nasionalisme Sehari-hari”.

Bukan saja judul itu membuat saya penasaran, isinya pun hal yang sama sekali baru dan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya (meski saya lupa pokok-pokok idenya).

Priyono waktu itu masih di tahun pertama kuliah di Fakultas Hukum UII, sehingga saya melacaknya melalui senior teman kos yang kuliah di Fakultas Ekonomi universitas yang sama.

Kata teman itu, AEP dikenal sebagai mahasiswa yang menonjol, meski dia tak kenal pribadi.

Setelah saya sendiri masuk FH-UII dua tahun kemudian, saya bukan hanya mengenal AEP, tapi menjadi sahabat kentalnya. Ia menjadi pemimpin redaksi majalah kampus “Muhibbah”, dan saya dimintanya menjadi anggota dewan redaksi, setelah diajak masuk menjadi staf redaksi oleh pemimpin umum terpilih, Moh. Mahfud MD.

Semangat egaliter intelektual Priyono sangat mengesankan. Ketika saya menolak posisi di dewan redaksi itu, dengan alasan saya baru tiga bulan menjadi mahasiswa — sementara dewan itu lazimnya diisi oleh para senior — Priyono dalam rapat resmi berkata tegas: “Kita di sini tidak peduli dengan soal senioritas. Ukuran kita hanya satu: kemampuan!”

Belakangan saya baru mengerti bahwa yang dia gariskan itu disebut sistem meritokrasi. Dan sejak itu AEP diam-diam saya jadikan mentor informal; dia sendiri konsisten dalam hal ini: tidak pernah berperan atau merasa diri menjadi mentor atau berpretensi mengantungi kredensial superioritas intelektual, lalu memperlakukan juniornya sebagai anak buah atau “binaan”.

Padahal seandainya ia berpretensi demikian (sesuatu yang lumrah dalam kehidupan aktifis kampus), ia pantas. Dan memang tak sedikit mahasiswa yang ingin pintar yang berusaha menjadikannya sebagai pembimbing.

Apalagi Priyono sendiri pernah menjadi ketua komisariat HMI, sebuah lembaga pengkaderan ekstra universiter. Ia seolah menganggap mentor-mentoran dan pretensi senioritas itu bagian dari feodalisme yang sangat tidak disukainya.

Dengan sikapnya itu, saya, yang berasal dari keluarga yang egaliter dan demokratis, merasa nyaman bergaul dengan dia. Beda angkatan kuliah 3 tahun dan usia hampir 4 tahun, tak membuat jarak emosional di antara kami.

Dan kami sama-sama malas belajar ilmu hukum. Ilmu-ilmu sosial, yang di awal 1980an itu sedang meriah, jauh lebih memikat. Tentu saja saya dengan tertatih-tatih ikut membaca kitab suci ilmu-ilmu sosial Indonesia, jurnal Prisma, terbitan LP3ES.

Dalam keadaan konstan kekurangan uang, kami tetap berusaha memburu buku-buku, terutama di perpustakaan Gereja Katolik Kotabaru, tempat ajaib yang menyimpan puluhan ribu buku dalam belasan bahasa (tapi kami hanya berkepentingan dengan yang berbahasa Inggris).

Perpustakaan itu menyediakan jasa fotokopi berikut penjilidannya, yang mampu membuat fotokopian sangat mirip dengan buku aslinya. Ini sangat mengagumkan dan menyenangkan. Maka, misalnya, kami juga punya “buku” Orientalism karya Edward Said yang saat itu menghebohkan dunia akademis Amerika karena pendekatan Said yang radikal membongkar agenda-agenda minor Barat terhadap budaya Timur melalui karya sastra, film, studi antropologi dll.

Tidak ada pula tempat di Jogja selain perpustaan gereja itu yang menyediakan jurnal-jurnal seperti The Third World Quaterly, bahkan Afkar Inquiry, sebuah majalah hasil kolaborasi intelektual-intelektual Muslim seperti Ziauddin Sardar, Meryl Wyn Davies, Gulzar Haider dan para akademisi Muslim yang mengajar di Kanada, Amerika dll.

Kami juga selalu memburu South, majalah bulanan terbitan publisher Pakistan Humayun Gauhar dan ekonom-ekonom “alternatif” seperti Kurshid Ahmad ata dan Altaf Gauhar. Tentu saja kami juga menggandrungi Arabia, majalah bulanan yang konon dibiayai pemerintah Arab Saudi tapi punya kebebasan penuh dalam editorialnya. Belakangan terjadi konflik di antara mereka, dan Saudi menyetop pembiayaannya.

Sebagai mahasiswa yang meminati penerbitan, kami heran dan penasaran bagaimana majalah Afkar itu dikelola, dengan para editor yang tersebar di berbagai negara.

Afkar mengandung semangat bahwa ilmuwan sosial Islam mau dan mampu ikut bicara di forum akademis internasional dengan standar akademis setara, meski mereka skeptis dengan proyek Islamisasi sains ala Ismail Al Faruqi, akademisi Palestina yang mengajar di Amerika dan meninggal karena ditikam berkali-kali dengan pisau besar oleh sejumlah orang yang menerobos masuk ke rumahnya di tengah malam; Lamya Faruqi, isterinya yang menjadi profesor kebudayaan Islam, juga tertikam beberapa kali, tapi selamat. (Seingat saya kasus 1986 itu tetap gelap sampai sekarang, meski kecurigaan mengarah pada kelompok radikal Jewish Defence League).

Majalah “Muhibbah” yang sedang dengan antusias kami geluti siang-malam, dibredel Departemen Penerangan pada 9 Desember 1982; ironis: itu sehari sebelum Hari Hak Azasi Manusia Internasional. Surat pembredelan ditembuskan ke 26 instansi — seolah untuk memastikan bahwa semua celah bagi kami telah ditutup rapat, karena gerak kami pasti akan diawasi oleh 26 instansi itu.

Setelah serangkaian perundingan yang alot, majalah bisa terbit lagi, cukup dengan SK Rektor, tapi harus ganti nama. Terbitlah “Himmah”, dengan pemimpin umum tetap Mahfud MD dan saya ditunjuk menjadi pemimpin redaksi menggantikan AE Priyono.

Tak ada lagi kiriman wesel dari Jenderal A.H Nasution, Ali Sadikin atau mantan Menteri Pertanian Thoyib Hadiwijaya — merekalah antara lain yang konstan menyemangati kami dengan mengirim dana bulanan, meskipun anggaran kampus mencukupi untuk mencetak 10.000 eksemplar majalah tiap bulan (dan kami masih dapat tambahan dari penjualan bebas di kios-kios).

Priyono menikah sebelum lulus kuliah dan harus menghidupi keluarganya dengan cara-cara yang tidak bisa jauh dari minat utama dan kemampuan terbaiknya. Ia menjadi koresponden majalah ilmiah populer “Akutahu”, menerjemahkan buku-buku keislaman dan ilmu sosial.

Ia juga menjadi koresponden majalah “Kiblat”, dan memuat terjemahan saya atas ceramah Fazlur Rahman (idola kami waktu itu) di IAIN Sunan Kalijaga, dengan moderator eks Menteri Agama Mukti Ali. (Tak lama kemudian kami sama-sama “diimpor” ke Jakarta untuk bekerja di majalah Islam yang ingin melakukan rebranding itu — kami hanya sempat menanganinya satu edisi, karena konflik ide yang tak terdamaikan dengan pengurus lama serta tekanan eksternal, dan kami harus kembali ke Jogja).

Ia juga meyakinkan saya bahwa saya pasti mampu menerjemahkan buku-buku Inggris dengan baik, dan penerbit penampungnya sudah ada, terutama Shalahuddin Press (milik Mas Ahmad Fanani) dan P2M (Amrullah Ahmad), keduanya berpusat di Jogja.

“Dan kamu bisa dapat honor yang lumayan dari menerjemahkan buku-buku itu,” kata Priyono, yang dengan tepat memahami faktor pendorong terkuat untuk memotivasi saya (sebab saya pun sering pula menggunakan alat itu untuk mendorongnya).

Saya pun mulai mencoba dengan menerjemahkan “Capitalism Wakes Up?!”, buku kecil Ali Syariati, seorang intelektual Iran yang waktu itu menebar sihir di kalangan aktifis Islam, setelah terbit bukunya yang diterjemahkan Amien Rais, “Tugas Cendekiawan Muslim”. Saya juga menerjemahkan artikel panjang Syed Hossein Nasr, “Islamic Work Ethics”; semuanya diterbitkan Shalahuddin.

Priyono bekerja sama dengan saya antara lain menerjemahkan The Origin of Human Being (?) karya Maurice Bucaille (rasanya buku tebal yang cukup membosankan itu tak tuntas kami kerjakan).

Melihat tak banyak peluang bagi keahliannya di Jogja, ia hijrah ke LP3ES Jakarta, dan mengurus divisi buku. Ia selalu kagum pada Kuntowijoyo (siapa yang tidak?), dan berinisiatif mengumpulkan dan mengedit kumpulan tulisan-tulisan panjang Pak Kunto, menjadikannya buku “Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi”, terbitan Mizan, Bandung. Buku itu disambut hangat, hal yang sudah sepantasnya, dan dicetak ulang berkali-kali.

Priyono mengerjakan buku itu dengan sepenuh ketekunan, dan membuahkan karya yang membanggakan — dengan menekankan subjudul “Interpretasi untuk Aksi”, sebuah pesan terselubung terhadap mereka yang hanya suntuk melakukan interpretasi terhadap ajaran Islam, tanpa program aksi yang operasional.

Kuntowijoyo adalah sejarawan didikan Prof Sartono Kartodirdjo di UGM, yang merambah pemanfaat teori-teori ilmu sosial dalam penulisan sejarah yang berwatak “Indonesia-sentris”, bukan lagi dari perspektif kolonial Belanda sebagaimana lazim di masa sebelumnya.

Namun dalam pemanfaatan teori-teori ilmu sosial ini, saya rasa Kuntowijoyo, seorang yang sangat pintar dan mendalam sekaligus sangat rendah hati, cukup jauh melampaui gurunya. Pak Kunto benar-benar mengamalkan semangat akademis dalam tingkat tertinggi: ia tak pernah menjadi plagiat, juga terhadap karyanya sendiri; ia tak pernah mengulang ide yang sama di forum mana pun.

Dan ia tak membedakan “kualitas” dan kebesaran forum; untuk diskusi di forum kecil HMI pun, ia selalu mengajukan ide-ide segarnya dengan penuh kesungguhan. AE Priyono turut berjasa menyebarkan banyak ide Pak Kunto yang terserak di berbagai sumber melalui buku “Paradigma Islam” yang ia beri pengantar singkat, selain pengantar M. Dawam Rahardjo yang sangat baik.

Kerjasama kami terakhir adalah di Republika, di awal pendirian koran itu di awal 90an, sekeluar Priyono dari LP3ES. Kami berada di satu divisi, penelitian dan pengembangan. Sejak itu kami makin jarang berjumpa, meski saya selalu berusaha mengikuti berbagai aktifitasnya dari jauh. Ia kemudian bekerja di Demos, lembaga riset dan advokasi isu-isu HAM, minat abadinya, bersama intelektual Swedia Olle Tornquist dan lain-lain.

Ia terdengar mulai mengidap diabetes. Ia rupanya sempat menempuh pendidikan S2 di UGM, tak sampai selesai. Jantungnya mulai dipasangi ring. Ia juga sempat kembali ke LP3ES untuk menduduki jabatan penting di sana, tapi ketika saya menghadiri ulang tahun ke-45 lembaga itu beberapa tahun lalu, dan berharap ketemu dia di Hotel Shangrila, ia absen. Sayup-sayup saya mendengar hubungannya dengan lembaga itu berakhir dengan tak menggembirakan.

Kami belakangan hanya terhubung melalui beberapa grup WA, dan dari situ terlihat ia masih terus menekuni isu-isu favoritnya, dan tetap dengan lontaran-lontaran ide yang ia sajikan dengan tajam dan keras — sering dengan determinasi yang membuat saya heran dan terkejut. Ia terutama sangat garang menghantam ide-ide yang bersemangat ateistik, terutama dari khazanah Fisika; hal yang sangat mengherankan saya untuk seorang yang biasa bersikap open mind terhadap ide-ide.

Sejak dulu, di samping menekuni isu-isu “duniawi” yang berwatak progresif dan anti kemapanan, Priyono selalu menyisakan ruang kontemplasi spiritual dan meminati kajian-kajian sufisme. Ia selalu terpukau dan mengapresiasi Iqbal, Rumi dan Ibn Arabi.

Ia suka membaca karya-karya Louis Massignon dan, terutama, Henri Corbin tentang para sufi itu; ia menaruh perhatian khusus pada sufi Iran Mulla Sadra. Ia tak jarang menawari anggota grup WA buku-buku terbaik hasil kurasinya dalam format PDF.

Seminggu lalu Priyono dilarikan ke rumah sakit; setelah berkeliling ke beberapa, ia dirawat di RS Polri Kramat Jati, dan kami kawan-kawan lamanya langsung mencurigai wabah ini, karena dari info yang saya terima hampir semua cirinya terpenuhi.

Sudah dua hari ia tak sadarkan diri. Sebelumnya ia mengeluhkan telinganya yang sangat sakit, sampai mengeluarkan darah. Foto-foto yang saya terima hanya saya edarkan kepada beberapa sahabat. Beberapa hari kemudian ia mulai sadar, dan dipindahkan ke ruang standar di RS.

Kepada setiap kawan yang bertanya, selalu saya katakan: jangan kuatir, jika tak ada kabar dari anaknya, itu artinya kabar baik. No news is good news. Barangkali saya hanya menghibur diri.

Ketenteraman saya robek tengah hari tadi, ketika begitu banyak telepon dan pesan WA masuk ke HP saya, mengabarkan apa yang saya kuatiri sejak seminggu terakhir. Berulang-ulang saya menyaksikan apa yang kemudian saya curigai: sinyal tentang kepulihan cepat seakan isyarat bahwa itu adalah daya hidup terakhir sebelum lenyap.

Sambil menggigit bibir, saya menulis epitaf di dalam hati: Anang Eko Priyono, lahir di Temanggung 6 November 1958, wafat di Jakarta 12 April 2020; seorang intelektual sepanjang hayat, seorang penulis nonfiksi yang sangat baik dan selalu mampu mencapai formulasi kalimat-kalimat panjang yang bersih dan cerdas, yang tak henti gelisah dan merisaukan banyak hal tentang orang banyak, melampaui kerisauannya tentang dirinya sendiri.

Begitu lama kita tak bertemu, Nang, dan begitu banyak agenda baru yang hanya bisa saya inginkan untuk kita obrolkan, persis seperti kita memulainya pertama kali, 39 tahun silam.(*)

Pasien Positif Corona di Aceh Tetap Lima Orang

1
Pasien Positif Corona di Aceh Tetap Lima Orang
Ilustrasi Penderita Corona Freepik

Jumlah pasien positif corona di Aceh hingga Rabu, 8 April 2019 pukul 15.00 WIB tetap lima bukan enam orang.

Pemerintah Aceh telah meminta data yang sempat dipublikasikan Gugus Tugas Covid 19 Nasional itu dikoreksi.

Juru Bicara Covid 19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani melalui keterangan tertulisnya mengatakan hasil pemeriksaan swab positif yang baru diterima Gugus Tugas Covid 19 Aceh adalah milik pasien berinisial AJ.

Pasien tersebut telah diperiksa hingga ketiga kalinya dan ia sudah lama dirawat di RSUZA Banda Aceh.

Dari lima kasus positif, kata Saifullah, tiga sudah sehat dan dipulangkan ke rumah. Lalu satu dalam perawatan RSUZA dan satu lagi meninggal dunia.

Hingga Rabu sore, jumlah Orang Dalam Pemantauan atau ODP di Aceh menjadi 1.304. Ada penambahan 22 kasus dibandingkan Selasa.

Sementara, ODP yang selesai dipantau 638 sedangkan dan 666 lagi masih dipantau.

Adapun Pasien Dalam Pengawasan atau PDP bertambah satu kasus dan kini berjumlah 58.

Dari jumlah itu, 50 orang sudah sehat dan pulang. Lalu enam orang masih dirawat di rumah sakit rujukan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Termasuk satu pasien yang terkonfirmasi positif coronavirus di RSUZA Banda Aceh.

Tetap Jaga Jarak

Selain memberikan perkembangan data pasien positif corona di Aceh, Saifullah menyampaikan imbauan dari pemerintah dan Forkopimda Aceh kepada masyarakat agar tetap disiplin menjalankan upaya-upaya pencegahan. Misalnya, menjaga jarak fisik dengan setiap orang dan dan tidak berkumpul di tempat-tempat umum.

Jumlah ODP, tambah dia, terus bertambah di Aceh. Maka dari itu, Saifullah mengingatkan agar masyarakat tidak memberikan cap buruk kepada ODP karena setiap orang berpotensi menjadi ODP bahkan PDP.

“Masyarakat wajib mendorong ODP berobat ke Puskesmas terdekat. Mendukung isolasi mandiri selama 14 hari, tetap menjaga jarak, namun tidak menjauhinya,” ujarnya.

Bila ODP dikucilkan, kata Saifullah, ada kemungkinan mereka menutup diri, bersembunyi di kamar, dan mereka enggan berobat karena malu.

“Akibatnya, ia berpotensi terjadi sumber penularan berantai mulai dari keluarganya, tetangganya, dan masyarakat sekitarnya.”[]

Jumlah ODP di Aceh Bertambah 43 Kasus

1
Jumlah ODP di Aceh
juru bicara penanganan covid 19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani. @Humas Pemerintah Aceh

Jumlah Orang Dalam Pemantauan atau ODP covid 19 di Aceh hingga Selasa, 7 April 2020, pukul 15.00 WIB, bertambah 43 sehingga totalnya sekarang 1.282 kasus.

Dari jumlah itu, 678 ODP telah selesai pemantauan dan 604 lainnya masih dalam proses.

Sementara Pasien Dalam Pengawasan atau PDP, kata juru bicara penanganan covid 19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, sebanyak 57 kasus.

“Bertambah dua kasus dibandingkan kemarin (Senin), 55 kasus,” ujar Saifullah dalam keterangan tertulis.

Dari jumlah itu, sembilan pasien masih dirawat di rumah sakit rujukan provinsi dan kabupaten kota.

“Termasuk satu pasien yang terkonfirmasi positif covid 19, sedangkan 46 orang lainnya telah diperbolehkan pulang.”

Di antara 46 pasien yang perbolehkan pulang oleh tim medis, kata Saifullah, tiga di antaranya dinyatakan sembuh dari corona virus.

Tim medis menganjurkan mereka untuk istirahat di rumah selama 14 hari ke depan dalam rangka penyembuhan total.

Saifullah menambahkan, dengan sembuhnya ketiga pasien tersebut, hingga saat ini di Aceh ada dua orang yang positif mengidap covid 19.

Satu orang masih dalam penanganan medis di RSUZA, satu lagi telah meninggal dunia pada Maret lalu.

Saifullah mengatakan informasi jumlah ODP dan PDP di Aceh yang diperbarui tersebut merupakan akumulasi kasus yang dicatat dan dilaporkan gugus tugas covid 19 dari 23 kabupaten dan kota.

Jangan Kucilkan ODP dan PDP

Penyakit covid 19, kata Saifullah, bukanlah aib bagi diri dan keluarga tetapi musibah. Maka dari itu, setiap ODP maupun PDP wajib berikhtiar untuk sembuh.

“Caranya datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Jawab setiap pertanyaan tenaga kesehatan sejujur-jujurnya supaya diagnosanya tepat dan pengobatan efektif.”

Di sisi lain, Saifullah mengimbau masyarakat tidak perlu menyikapi berlebihan bila ada warganya yang baru tiba dari wilayah penularan covid-19, baik dari dalam maupun dari luar negari.

“Yang penting mereka melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan menjaga jarak antarsesama atau physical distancing,” ujarnya.

Selain itu, kata Saifullah, bagi orang yang memiliki keluarga dan tetangga yang berstatus ODP atau PDP agar tidak menyikapi secara berlebihan seperti mengucilkan.

“Beri dukungan dengan mendorongnya berobat, mendukung isolasi mandiri, dan menjaga jarak saja. Menunjukkan sikap mengucilkan dapat menyebabkan ODP atau PDP itu menutup diri dan enggan berobat, sementara penularan bisa terus terjadi dan meluas.”[]

Siswa SD Asah Skill di Market Day

0
Siswa SD Asah Skill Market Day. @Dok Al Araf
Suasana market day Al Araf. @Dok Al Araf

Ini cara para siswa SD Al Araf Blangpidie asah skill melalui Market Day.

Alas kuali dari batu-batu pipih putih, khas sungai Aceh Barat Daya (Abdya), bersusun rapi membentuk pola geometris.

Vas bunga hasil daur ulang dari botol bekas minuman, lampion, bingkai foto, semua dari barang bekas, terpajang rapi dan menarik, di atas meja-meja dalam aula PKK Aceh Barat Daya.

Sementara, hiasan gantung warna-warni menambah semarak suasana pagi.

Hari ini, Sabtu 18 Januari 2019, SD Bilingual Al Araf Blangpidie menggelar tradisi tahunan mereka yang bertajuk “Market Day”. Kalau tahun lalu penyelenggaraannya masih digabung dengan TK/PAUD Al Araf yang berada dalam satu naungan yayasan, kali ini SD Al Araf mengadakan Market Day secara mandiri.

“Ya, karena jumlah siswa kami terus bertambah, tak mungkin lagi bergabung dengan TK/PAUD,” kata Miss Julia Hamid, key officer acara Market Day SD Bilingual Al Araf.

Acara market day hari ini adalah upaya bagi para siswa SD Al Araf untuk asah life skill mereka dalam kehidupan sosial. Terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pasar.

“Kami membuat simulasi pasar sederhana. Anak-anak diperkenalkan dengan sistem Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan cara-cara belanja barang kebutuhan. Sambil berbelanja di lapak-lapak yang digawangi para guru, para siswa sekaligus belajar matematika, akhlak dan pengelolaan emosi.”

“Jadi, program tahunan ini menyimpan banyak sekali manfaat bagi siswa siswi kami,” imbuh Julia.

Sistem Belajar Menyenangkan

SD Bilingual Al Araf yang menerapkan sistem “belajar itu menyenangkan”, senantiasa berusaha mengasah kemampuan siswa sesuai bakatnya masing-masing.

“Insya Allah, kami menerima siswa apa adanya. Kelas-kelas kami adalah kelas inklusi karena kami juga mendidik anak-anak berkebutuhan khusus,” ujar Julia.

Dien Fitrianti Meutia dari Yayasan Graha Ilmu yang memayungi SD Bilingual Al Araf menambahkan, sudah menjadi komitmen yayasan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak Abdya.

“Sistem bilingual (dwibahasa) yang kami terapkan bertujuan mempersiapkan siswa-siswi kita menghadapi persaingan global,” ujar Dien.

Adapun Bahasa Inggris sebagai lingua franca global, tambah Dien, masih menentukan lebih terbukanya akses siswa pada beasiswa di perguruan tinggi terbaik, pekerjaan yang terbaik dan pergaulan internasional.

“Sudah waktunya anak-anak Aceh Barat Daya memiliki kunci pada itu semua.”

Kreasi siswa Al Araf. @Dok Al Araf
Kreasi siswa Al Araf. @Dok Al Araf

Suburkan Jiwa Sosial

Market Day juga digunakan SD Bilingual Al Araf untuk lebih menyuburkan jiwa sosial siswa. Sebagian barang yang terpajang akan dilelang, dijual pada penawar tertinggi. Hasilnya kelak akan didonasikan pada mereka yang membutuhkan.

“Kalau barang-barang yang lain dibeli dengan uang simulasi,” kata Julia sambil tersenyum lebar.

Uang simulasi diperoleh siswa dari “mesin ATM” yang diatur rapi di ujung ruangan. Sedangkan barang-barang yang “dijual” di lapak Market Day merupakan karya siswa sendiri, dibantu oleh gurunya masing-masing.

“Tema kali ini adalah Reduce, Reuse and Recycle,” ujar Julia.

Polusi yang disebabkan limbah barang produksi manusia, kata Julia, sudah mencapai titik yang sangat mencemaskan.

Dengan menggunakan barang-barang bekas sebagai bahan dasar kreasi untuk Market Day, kata Julia, kepada anak-anak diberikan pengertian, mungkin juga masyarakat umum, bahwa sampah yang dilempar setiap hari itu tidak hilang begitu saja.

“Bila tidak dikelola dengan bijak maka sampah kita itu akan berbalik mencederai manusia sendiri.”

Ditanya tentang alas kuali dari batu putih, Julia tersenyum gembira. “Kami sekaligus ingin memperkenalkan pola “thinking out of the box”,” katanya.

“Kalau biasanya batu-batu khas Abdya ini hanya diatur di tanah sebagai hiasan halaman atau ditempel di dinding bangunan, maka kami ingin memperlihatkan bahwa sedikit kreatifitas berpikir bisa menghasilkan sesuatu yang unik, artistik.”

Agaknya, SD Bilingual Al Araf menyimpan banyak sekali metode dan cara mencetak calon-calon pemikir kreatif yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini.

Selamat ber-“Market Day”, dan keep up the good job, SD Bilingual Al Araf!