by Nashrun Marzuki
BAHAN Bakar Minyak (BBM) geger lagi. Kelompok pro dan kontra, berlomba mengumbar kata di ruang-ruang utama berbagai media cetak dan elektronik. Para elit politik, menggunakan alasan pembenar sesuai kepentingan kelompok masing-masing. Mereka melansir konsep, gagasan dan sikap ke publik ihwal kenaikan harga BBM.
Baik yang pro atau kontra dalam isu kenaikan BBM, menyebut bahwa mereka memilih sikap tersebut atas nama kepentingan rakyat. Mereka menyikapi secara berbeda kebijakan baru dari pemerintahan baru, yang mendendangkan “kerja” sebagai kata kunci untuk menjalankan kabinet.
Pemerintah selalu diidentikkan dengan kekuasaan. Mereka yang berada di tampuk pemerintahan diyakini sebagai pemegang kuasa. Meski secara legislasi, sejak reformasi, kuasa telah tidak dapat lagi dimonopoli, namun aroma “kuasa” masih saja kental dalam setiap gerak pemangku birokrasi.
Pemerintah mengampanyekan pelayanan terbaik kepada publik. Inovasi pelayanan dicantumkan berulang-ulang dalam berbagai dokumen dan baliho yang dipajang di muka publik. Dorongan dari dunia internasional pun diterima kalangan birokrasi pemerintahan dengan senyuman. Kontrol atas masyarakat secara legislasi makin berkurang. Namun pelayanan belum juga prima, masih jadi isu krusial dalam tiap jenjang pemerintahan.
Regulasi dan prosedur untuk melayani masyarakat masih saja dalam genggam kuasa pemimpin politik dan birokrat. Rakyat harus mengikuti dan menjalankan terjemahan resmi pemegang kuasa yang memang ditugaskan konstitusi mengelola sumber daya. Tak ada cara mudah untuk mengubah paradigma yang selama ini hidup dan menggerakkan mesin birokrasi pemerintahan.
Kita kerap mendengar para pemimpin politik dan pemerintahan menyatakan bahwa mereka ingin sungguh-sungguh melayani masyarakat. Namun, “ramuan kebijakan” yang dibuat pemimpin politik, selalu saja terasa hambar ketika birokrasi “melayani” berbagai kepentingan rakyat.
Respon sosial atas dampak kenaikan BBM, misalnya. Konsep jaring pengaman sosial, menjadi pelik di level pelaksanaan. Bantuan dilaporkan tak sampai sasaran. Data penerima, terkesan hanya memenuhi prosesi untuk mengamankan kebijakan. Akibatnya, rakyat di posisi terbawah secara finansial, memang makin rentan saja.
Terapi kejut dari pemerintahan baru, mengarahkan imajinasi kita untuk mulai berpikir agar tak tergantung pada bantuan sesaat yang tidak produktif. Kita minta pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan program jitu yang dapat mengungkit perekonomian rakyat, akibat harga BBM yang melambung. Pola pemberian bantuan seperti selama ini, benar-benar harus diubah, agar rakyat tak lagi berebut “sedekah”. [NM]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan berkomentar
Masukkan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.