SESUAI tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018, mulai 12-25 Desember 2017, Panwaslih setempat akan memverifikasi faktual bakal calon perseorangan. Ketua Panwaslih Aceh Selatan Hendra Saputra mengatakan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, yang melakukan verifikasi faktual tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus, dengan cara mendatangi langsung pendukung masing-masing bakal calon perseorangan,” ujar Hendra dalam rilisnya, Kamis, 14 Desember 2017.

Hendra berharap PPS melakukan verifikasi faktual sesuai aturan tersebut. “Bila PPS tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana amanah Undang-undang 10 Tahun 2016, dapat dipidana sesuai bunyi pasal 185 B,” ujar Hendra. Bunyi pasal ini, anggota PPS, PPK, KPU kabupaten kota, KPU Provinsi, atau petugas yang diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Selain itu, kata Hendra, PPS yang terbukti tidak memverifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, mendapatkan sanksi administrasi sesuai perundang-undangan. “Panwaslih Aceh Selatan mengharapkan kepada masyarakat Aceh Selatan agar bersama-sama memantau dan mengawasi proses verifikasi faktual yang sedang dilakukan oleh PPS di seluruh desa. Apabila ada anggota PPS yang tidak memverifikasi faktual, segera laporkan kepada Panwaslih,” ujar Hendra.

Pasal 185 A UU Nomor 10, kata Hendra, juga menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dipidana penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta serta paling banyak Rp72 juta. “Jadi sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual, tapi juga berlaku bagi yang memalsukan dukungan terhadap calon perseorangan. Jadi bagi masyarakat yang mereka identitasnya dipalsukan, dapat melaporkan ke Panwaslih Aceh Selatan.”[] RILIS

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan berkomentar
Masukkan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.