Usaha Gampong

0
1267

Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG, mulai jadi pilihan warga. Mulanya, mungkin saja karena ada desakan terkait suatu program pemerintah. Namun kini, di beberapa gampong, diakui telah dirasakan bahwa usaha bersama milik warga itu berpotensi mengubah desa menjadi lebih punya harapan untuk maju. BUMG, bila ditangani secara patut, diyakini dapat mengentaskan desa dan warganya dari lilitan tantangan yang pelik.
Berbagai cara sudah digulirkan ke desa. Namun, badan usaha tersebut masih saja terkesan asing bagi sebagian besar warga desa. Padahal, bila telah memiliki BUMG, yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan, usaha-usaha yang menguntungkan berpotensi untuk menyejahterakan warga.
Karena itu peran warga yang memiliki keterampilan mengelola aset, memiliki kepedulian untuk memajukan gampong dan pandai mengendus bisnis yang pas untuk dijalankan BUMG, sangat dibutuhkan. Bila di gampong belum tersedia tenaga yang mumpuni, maka harus ada warga yang berminat untuk belajar dan bersedia memajukan usaha milik bersama tersebut.
Kita yakin, gampong yang ada di Aceh Barat Daya memiliki potensi cukup baik untuk mendirikan BUMG. Hanya saja, keinginan para aparatur dan warga haruslah sama, perlu dipadukan terlebih dulu. Tujuannya, agar dapat disepakati jenis usaha dan cara berusaha bagaimana yang tepat untuk gampong tersebut.
Bila keinginan warga telah dipadukan dengan potensi yang tersedia di gampong, barulah kita menemukan orang yang tepat untuk mengelola badan usaha miliki bersama tersebut. Apalagi, secara legislasi, pada 18 Desember 2013, RUU Desa telah disetujui DPR RI untuk disahkan. Peran BUMG kian strategis di semua gampong. Artinya, gampong yang telah terbiasa mengelola BUMG, akan siap pula bila RUU Desa tersebut diundangkan dan dijalankan.
Kita sadar, sumberdaya manusia di gampong memang masih perlu ditingkatkan. Penguatan dari segi pengelolaan BUMG harus tak henti dilakukan. Selain itu, warga perlu pula diberikan pemahaman secara patut bahwa BUMG, meski milik bersama, tapi haruslah dikelola secara professional, transparan dan akuntabel. Dengan cara itu maka usaha milik gampong akan dipahami warga sebagai institusi bisnis, dan sekaligus memiliki peran sosial juga.
Kalaulah selama ini koperasi kerap dipersepsikan sebagai badan hukum yang dikelola secara serampangan, maka BUMG kita harapkan benar-benar dijalankan sesuai kesepakatan dan regulasi yang dibuat bersama oleh warga dan aparatur desa. BUMG bukanlah milik pengurus atau perangkat desa. BUMG harus menjadi entitas legal yang memiliki usaha menguntungkan. Usaha, yang labanya juga dapat dinikmati seluruh warga gampong. Baik secara langsung mau pun tak langsung.
Barangkali, nantinya, akan ada gampong yang menjadikan BUMG sebagai pusat kebutuhan dan ekonomi warga. Dapat saja BUMG mennggantikan peran pedagang pengumpul, menjadi saluran distribusi untuk seluruh kebutuhan warga dan menjadi penyangga dan sekaligus pengungkit ekonomi rakyat.
BUMG dapat pula memperkuat usaha perseorangan yang telah eksis di gampong. Dengan demikian, kehadiran BUMG benar-benar menjadi rahmat, bermakna bagi seluruh warga.[]NM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.