“Data SAIG, Milik Gampong”

0
753

Harmansyah, District Program Coordinator LOGICA2 (Local Governance Innovations for Communities in Aceh Phase 2) Abdya
Program Sistem Administrasi dan Informasi Gampong (SAIG) dibuat oleh Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan Australian Aid (AusAid) melalui LOGICA2. Selain SAIG, LOGICA2 juga mendukung terlaksananya program gampong mandiri percontohan, pelayanan bermutu, dan standar pelayanan minimal.
SAIG di Aceh Barat Daya berbentuk pilot project. Di Indonesia, hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat (SAID) dan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengadopsi program ini. Bermula dari kunjungan DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade)—Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia—yang saat itu bernama AustralianAid. “Ketika berada di sebuah unit pelayanan dampingan LOGICA2, sempat ada diskusi tentang kendala Pemerintah Aceh Barat Daya dalam menyusun perencanaan karena tidak memiliki database,” ujar Harmansyah.
Lalu, kata Harman, AusAid menawarkan program terkait database yang telah dijalankan di Nusa Tenggara Barat. “AusAid ingin juga melakukan program tersebut di Aceh Barat Daya dengan konsep desa mandiri. Sebenarnya, minat awalnya AusAid pada desa mandiri. Ada kesamaan antara program pemerintah dengan AusAid,” ujar Harman.
Nah, LOGICA2 sendiri masa tugasnya di Aceh berakhir pada Juni 2014. Bagaimana kelanjutan program seperti SAIG dan gampong mandiri yang sebelumnya didukung LOGICA2? Apa saja saran dan masukan terhadap Pemerintah Aceh Barat Daya? Simak perbincangan SIGUPAI dengan Harmansyah, awal Mei lalu. Berikut petikannya?
Bagaimana proses awal SAIG di Aceh Barat Daya?
Bagi LOGICA2, SAIG merupakan proyek percontohan. Sebelum ada program SAIG di Aceh Barat Daya, LOGICA2 fokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pelayanan Bermutu (SPB) di beberapa unit pelayanan.
Di tengah proses program itu, ada kunjungan dari DFAT (saat itu bernama AustralianAid) untuk persiapan PCC (Project Coordinating Commite) Meeting di Aceh Tengah. Ketika berada di sebuah unit pelayanan dampingan LOGICA2, sempat ada diskusi tentang kendala Pemerintah Aceh Barat Daya dalam menyusun perencanaan di kabupaten yang berusia 12 tahun ini. Aceh Barat Daya tidak memiliki sistem database yang baik.
Nah, AusAid lalu menawarkan program terkait database—Sistem Administrasi dan Informasi Desa atau (SAID)—yang mulai diimplementasikan di wilayah timur Indonesia, yakni Nusa Tenggara Barat. AusAid menawarkan untuk dapat mereplikasi program SAID di Aceh Barat Daya. Ternyata, gayung bersambut,ada kesamaan cita-cita, antara Pemerintah Aceh Barat Daya dengan program AusAid.
Setelah keinginan itu disampaikan, AusAid dan Pemerintah Aceh Barat Daya pun menindaklanjuti hal itu. Kepala Bappeda Aceh Barat Daya, Weri, terus menjalin komunikasi dengan pihak AusAid. Kemudian, Pemerintah Aceh Barat Daya diberikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana pengembangan SAID di Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Lalu, apa yang terjadi?
Ketika gaung SAIG mulai dibicarakan akan manfaatnya tentang database, beberapa kabupaten lain di wilayah dampingan LOGICA2 di Aceh, ingin melakukan hal serupa. Timbul pertanyaan, kenapa hanya Aceh Barat Daya? Nah, sebenarnya SAIG ini pilot project yang diberikan AusAid dan jumlah dananya terbatas. Tidak mungkin juga pilot project dilakukan di beberapa kabupaten. Sehingga saat itu, LOGICA2 tidak bisa membantu kabupaten lain karena ini di luar program besarnya LOGICA2.
Ketika proses SAIG mulai berjalan, apa yang Anda amati ketika itu?
Tentu saja dukungan. Selama proses SAIG berlangsung, saya melihat dukungan yang sangat luar biasa datang dari Pemerintah Aceh Barat Daya. Baik yang disampaikan langsung oleh Bupati Jufri Hasanuddin maupun tingkat kepedulian Bappeda Aceh Barat Daya, sangat tinggi.
Sebenarnya, terhadap program-program lain dari LOGICA2, Bappeda juga serius melihatnya. Tetapi, untuk SAIG menjadi prioritas Bappeda karena proyek percontohan di wilayah barat Indonesia. Berhasil atau tidaknya SAIG memang tergantung dari dukungan dan komitmen pemerintah.
Apalagi, SAIG ini sebuah proses yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga. Hasil akhirnya berupa peta interaktif dan penyajian data yang disepakati semua warga desa. Data itu nanti bisa digunakan dalam proses perencanaan pembangunan, maupun dalam pelayanan berbasis data yang diberikan oleh pemerintah.
Jadi, bicara SAIG dan kaitannya dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, saya pikir ini salah satu bentuk langkah awal kesiapan gampong di Aceh Barat Daya untuk menyongsong pelaksanaan regulasi tersebut.
Apa tantangan yang Anda rasakan saat SAIG diikhtiarkan di Aceh Barat Daya?
Tentu banyak tantangan. Misalnya, ketika menyatukan komitmen awal, lewat forum Pertemuan Apresiatif Kabupaten. Awalnya, kita bangun komitmen dari berbagai stakeholder yang ada di tingkat kabupaten. Memang ketika itu orang sedikit pesimis, mungkin tidak program ini berjalan mulus. Lalu, setelah data dan peta ada, dapatkah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten. Jangan-jangan sudah capek disusun, ini hanya data biasa seperti data-data sebelumnya.
Forum itu kita gelar selama tiga hari dan mencoba meyakinkan stakeholder tentang SAIG itu apa, kenapa penting, dan ke depan bisa dimanfaatkan untuk apa serta seperti apa bentuk komitmen pemerintah?Pada saat itu, kita hadirkan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Yusrizal Razali di sesi terakhir untuk menyampaikan komitmen pemerintah terhadap data SAIG ketika nantinya selesai. Apakah data ini milik LOGICA2 atau memang program pemerintah yang didukung oleh LOGICA2? Jadi, tantangan awalnya dari persepsi orang.
Walaupun setelah persepsi itu lahir komitmen bersama, ketika kawan-kawan fasilitator dan kader mengumpulkan data ke desa, masih ada pesimisme. Bahkan ada yang menganggap SAIG itu cuma proyeknya LOGICA2. Hal itu menjadi tantangan kawan-kawan untuk menjelaskan soal SAIG dan kenapa didukung oleh LOGICA2. Pendekatan fasilitator yang berbasis kekuatan, bukan pada masalah, menjadi sangat membantu kelancaran program SAIG di tengah warga.
Bagaimana cara menjaga SAIG ini ke depan agar tak menjadi data mati?
Caranya bisa kita lakukan lewat dua hal: Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi. Kalau dari sisi SDM yang ada di desa, LOGICA2 sudah menyiapkannya berupa kader desa. Mereka sudah beberapa kali diberikan pelatihan untuk memfasilitasi dan cara menggunakan SAIG. Sehingga ketika LOGICA2 tidak ada lagi, mereka bisa memperbaharui SAIG tersebut. SAIG pun nantinya tidak menjadi data mati.
Agar SAIG ini berjalan nantinya, desa akan menggunakannya sebagai basis data. Tentu ini harus didukung oleh regulasi dari Pemerintah Aceh Barat Daya. Namun, ketika SAIG sudah diserahkan oleh LOGICA2 kepada Pemerintah Kabupaten lalu ke desa, minimal setiap gampong harus menyusun regulasinya. Kalau tidak memungkinkan Qanun Gampong, paling tidak ada Peraturan Keuchik. Sehingga SAIG betul-betul bisa digunakan sebagai basis datanya desa berdasarkan aturan yang ada.
Kita tidak mau sepeninggalnya LOGICA2, orang menganggap ini datanya LOGICA2. Ini yang menjadi kekuatiran kita sehingga perlu dukungan semua pihak untuk meyakinkan. Ini data milik desa. Sementara LOGICA2 hanya memfasilitasi sehingga itu ada.
Apa pentingnya regulasi untuk SAIG?
Regulasi sangat penting. Saat menggunakan data tanpa regulasi tentu akan menjadi ilegal. Kenapa saya katakan minimal ada peraturan keuchik dulu karena baru 40 persen desa memiliki SAIG, belum semuanya. Sementara di level kabupaten minimal bisa dengan Instruksi Bupati dulu. Harapannya, data SAIG dipakai oleh desa dalam pelayanan dan perencanaan. Komitmen soal regulasi ini juga sudah terbangun sejak awal dengan Pemerintah Aceh Barat Daya.
Setelah LOGICA2 selesai, bayangan Anda SAIG itu akan seperti apa?
Pada Juni 2014 nanti, masa kerja LOGICA2 sudah pasti selesai. Dengan tutupnya LOGICA2, tak berarti AusAid tidak lagi mendanai Aceh. Itu akan kita lihat komitmen DFAT dengan Pemerintah Aceh seperti apa setelah PCC (Project Coordinating Commite) Meeting.
Katakanlah AusAid tidak lagi mendanai Aceh atau program SAIG di Aceh Barat Daya, saya yakin itu tetap bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten saat melihat komitmen mereka. Apalagi, di Pasal 86 Undang Undang Desa disebutkan, pemerintah wajib mengembangkan sistem informasi desa.
Selain itu, Bupati Aceh Barat Daya di beberapa kesempatan mengatakan, SAIG akan dilanjutkan. Terakhir, bulan lalu (April 2014) saat penyusunan modul SAIG di Banda Aceh, Bupati Jufri mengatakan, apabila tidak ada donor lain, dana untuk SAIG bakal dialokasikan dalam anggaran dan keuangan kabupaten. Artinya, Pemerintah Aceh Barat Daya yakin, bahwa SAIG memang sayang bila tidak dilanjutkan.
Kalau gampong mandiri percontohan, bagaimana perkembangannya sekarang?
Sebenarnya, posisi gampong mandiri dan SAIG ini sama. LOGICA2 hanya memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Aceh Barat Daya menyiapkan satu contoh gampong mandiri. Gampong ini mandiri secara administratif. Berjalannya atau tidak gampong mandiri tergantung pada tim teknis yang telah diberi mandate oleh pemerintah kabupaten.
(Sebelumnya, telah keluar Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 2011/05/2014 tentang penetapan Gunong Cut di Kecamatan Tangan-tangan sebagai gampong mandiri percontohan. Selain itu, juga dibentuk tim asistensi sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya nomor 456/375/2013. Tim asistensi ini dikepalai Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat Daya, Mac Rivai. Beberapa SKPK seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Dinas Kependudukan tergabung dalam tim asistensi ini. Mereka bertugas menjalankan program di gampong mandiri percontohan sesuai bidang masing-masing).
Saya melihat komitmen tim teknis kabupaten sangat kuat, namun ada beberapa kendala. Saat program ini berjalan waktunya bersamaan dengan Pemilu Legislatif. Waktu yang berbenturan ini membuat beberapa tahapan di level desa seperti melatih kelompok-kelompok kerja, sedikit terkendala.
Namun untuk proses lain sudah dilakukan. Di gampong mandiri, LOGICA2 telah melatih dua kader untuk mereplikasi SAIG ke desa tersebut. Tinggal lagi, dengan komitmennya pemerintah hanya melakukan beberapa penguatan ke desa.
Karena pokja-pokja sudah terbentuk dan di-SK-kan oleh Keuchik. Lalu untuk administrasi sudah diberikan peralatan seperti komputer oleh LOGICA2. Artinya, pondasi-pondasi dasar menuju kemandirian desa sudah dibangun LOGICA2, tinggal pemerintah kabupaten melanjutkannya saja.
Selain itu juga sudah ada fasilitator untuk gampong mandiri?
Ya, ada seorang fasilitator, yang kini sudah rampung kerjanya. Sebenarnya, rencana awal, fasilitator itu tidak ada. Fasilitator gampong mandiri di Aceh Barat Daya ini baru kemudian munculnya setelah beberapa tahapan program tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Mungkin ini kendalanya dari waktu tim teknis kabupaten. Kita juga tidak bisa mendesak mereka.
Padahal, dari sisi pentingnya, gampong mandiri maupun SAIG saling bertautan erat. SAIG juga untuk kemandirian desa. Sementara yang dilakukan oleh gampong mandiri hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh SAIG. Tetapi, yang bagusnya dari gampong mandiri ini adalah keterlibatan SKPK-SKPK tertentu yang bisa mengungkit ekonomi masyarakat gampong. [] RZ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.