KLIK! Bangun Abdya dengan SAIG

0
1090

Kerja keras delapan bulan untuk melahirkan SAIG di Aceh Barat Daya, terbayar sudah. Peta dan data dibuat bersama warga agar gampong lebih sejahtera.
Ruangan di bahu depan bangunan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Barat Daya itu dipenuhi beberapa pria muda. Mereka sedang tekun di depan komputer jinjing masing-masing.
Di meja dekat jendela ada Agustian Saputra. Ia Fasilitator Teknik Pemetaan (FTP) Kecamatan Babahrot. Di sebelahnya tampak Hery FM, Fasilitator Pemetaan Apresiatif Gampong (FPAG) Kecamatan Manggeng. Sementara di sudut ruangan, tampak Suriswan. Pria berkacamata ini adalah FTP Kecamatan Jeumpa.
“Peta dan data digital ini hampir siap. Setelah itu, tinggal digunakan oleh desa, untuk keperluan administrasi dan informasi gampong,” ujar Agus, sapaan akrab Agustian. Data yang dimaksud Agus untuk Babahrot. Hingga 31 Maret 2014, kata Agus, database 14 desa di Babahrot telah selesai dibuat.
“Dari database ini sudah dilakukan skoring dan klasifikasi tingkat kesejahteraan setiap rumah tangga. Hasilnya, ada empat klasifikasi yaitu kaya, sedang, miskin dan fakir,” ujar Agus sembari memperlihatkan layar notebook-nya. Di sana terpapar tabel dan ringkasan diagram warna-warni berisi data tingkat kesejahteraan Gampong Pante Rakyat.
Hampir sepekan, di ujung April 2014 itu, para “pekerja” SAIG ini berkantor di ruangan tersebut. Mulanya, mereka berkantor di setiap kecamatan untuk memudahkan proses penggalian dan pemasukan data ke dalam sistem.
Hampir tujuh bulan lamanya, sejak Oktober 2013, para fasilitator SAIG itu bertungkus lumus di empat kecamatan di Aceh Barat Daya. Keempat kecamatan itu adalah Manggeng, Jeumpa, Kuala Batee, dan Babahrot.
Mereka mengenalkan SAIG, melatih kader, menggelar pertemuan dengan warga, melakukan sensus, hingga menyusun peta digital. Bermacam rintangan dihadapi, tapi mereka tanpa lelah terus menyigi data dan memberi pemahaman kepada warga tentang pentingnya SAIG.
Simaklah penuturan Muriyanti, FPAG di Kecamatan Kuala Batee. “Selama bekerja sebagai FPAG, saya seperti ‘Wonder Women’ yang berlari bak dikejar harimau walau pun program ini tak menuntut saya seperti itu. Namun, ini sudah tugas dan tanggung jawab saya agar program ini sukses,” ujar Muriyanti. Saat bertugas di desa, Muriyanti mengaku banyak memetik manfaat dari kehidupan warga gampong dampingannya.
Selain pengalaman pribadi, ada beberapa hal tak terduga ditemui oleh para fasilitator. Seperti yang dialami Shinta Yulisna, FPAG SAIG Kecamatan Manggeng, di Gampong Panton Makmu. Sejak program dimulai, kata Shinta, antusiasme warga untuk hadir ke setiap pertemuan yang dilakukan FPAG dan kader sangat kurang. “Meski kader sudah mengundang secara dor to dor, bahkan aparatur gampong sudah mengumumkan, tapi warga enggan hadir,” papar Shinta.
Kondisi berbeda terlihat usai sensus data. Warga penasaran apa hasilnya karena FPAG dan kader sudah mengumumkan akan ada proses validasi data dan penentuan klasifikasi tingkat kesejahteraan. Pada pleno dengan warga 15 Maret 2014, Shinta tak menduga hampir 80 persen warga datang. Belum pernah, kata dia, warga hadir sebanyak itu di pertemuan-pertemuan serupa sebelumnya di desa tersebut.
Omongan Shinta ini diakui oleh bendahara gampong. Kepada Shinta, ia berujar, “Selama lon jeut keu bendahara gampong ka siploh thon gohlom pernah lon kalon masyarakat jak u rapat dip nyoe rame (Selama saya menjadi bendahara gampong belum pernah melihat warga sebanyak ini menghadiri rapat).”
***
Program SAIG bermula dari kegelisahan Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin tentang pentingnya data di tingkat kabupaten. Pada Selasa pagi, 23 Juli 2013, Bupati Jufri bersama tim kecil menemui pejabat AusAid di Jakarta. Di dalam diskusi hangat kala itu, Jufri menyampaikan keinginan agar Aceh Barat Daya memiliki sebuah basis data yang bagus ketimbang sebelumnya.
Niatan itu disambut baik AusAid. Sebelum program dimulai, tim dari Aceh Barat Daya berkunjung ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara. Tim dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh Barat Daya, Weri. Sejak awal, sebagai Kepala Bappeda, Weri memang rutin menjalin kontak dengan AusAid terkait SAIG.
Tim melihat kegiatan Pemerintah Dompu dalam menghadirkan Sistem Administrasi dan Informasi Desa atau SAID. Inilah program yang dimaksud Bupati Jufri terkait basis data yang baik.
SAIG dikembangkan dengan memanfaatkan database penduduk “by name by address”. Ujung akhir dari SAIG terdiri dari administrasi dan informasi serta peta digital. Sistem administrasi menyimpan informasi pribadi penduduk yang dapat digunakan untuk keperluan layanan administrasi. Data ini bersifat offline dan hanya bisa diakses oleh aparat desa yang diberi wewenang.
Misalnya, untuk membuat surat keterangan tidak mampu, warga cukup datang dan melaporkan kepada aparatur atau operator data. Setelah itu, akan dicek di data offline dalam komputer apakah warga tersebut betul-betul kurang mampu atau tidak.
Bila sesuai data, tinggal dibubuhkan nomor surat dan tanggal. Sementara identitas warga tersebut maupun beberapa keterangan lainnya sudah tersimpan dalam data offline. Hanya beberapa menit, sebuah surat bisa tercipta bila mengandalkan SAIG.
Sementara, Sistem Informasi memuat data secara umum tentang desa, yang bisa diakses melalui website masing-masing gampong. Situs ini memuat profil, produk, berita, agenda, peraturan, dan beberapa item lain terkait gampong tersebut. “Sedang peta digital interaktif, dapat menunjukkan sebaran warga dengan klasifikasi kesejahteraan sesuai data base yang ada di gampong tersebut,” tambah Agustian.
****
Setelah tim pulang dari diwana ke Dompu, Bupati Jufri mengumpulkan seluruh camat dan keuchik untuk memperkenalkan SAIG. Hanya nama sedikit berbeda, tapi konsep dan tahapannya sama dengan SAID di Dompu. Tak lupa, Jufri Hasanuddin juga memperkenalkan para fasilitator SAIG. Mereka berjumlah 24 orang;  seorang Fasilitator Kabupaten, 18 FPAG dan 5 FTP. Selain itu ada lima Pejabat Teknis Kabupaten (PTK) dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.
Bupati Jufri menginstruksikan camat dan keuchik untuk menyukseskan program tersebut. “Insya Allah lima kecamatan lain akan menyusul setelah kita coba laksanakan dengan sungguh-sungguh di empat kecamatan pilot ini,” ujarnya.
Komitmen bupati saat itu dinilai Harman, Distric Program Coordinator LOGICA2 di Aceh Barat Daya, sekarang menjadi jawaban kenapa program SAIG berhasil dilakukan dalam tempo delapan bulan. Sekadar perbandingan, SAID di Nusa Tenggara Barat membutuhkan waktu beberapa tahun.
Baik di Aceh maupun Nusa Tenggara Barat, AusAid terlibat dalam program ini sebagai pendukung, baik dana maupun keperluan lainnya. Di Aceh Barat Daya, kata Harman, salah satu yang dilakukan LOGICA2 adalah menyiapkan fasilitator SAIG.
“Sejak awal, dukungan luar biasa diberikan oleh Pemerintah Aceh Barat Daya, baik yang disampaikan langsung oleh Bupati Jufri Hasanuddin maupun tingkat kepedulian Kepala Bappeda,” ujar Harman, akhir April lalu. Berhasil tidaknya SAIG, kata Harman, memang tergantung dari dukungan pemerintah kabupaten. (Lihat “Wawancara: Data SAIG Milik Gampong”).
Setelah pidato bupati, para fasilitator bergerak ke setiap desa untuk mencari Kader Pemetaan Apresiatif Gampong (KPAG). Proses ini salah satu tahapan awal sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa itu SAIG. Ketika itu juga dibangun komitmen warga dan aparatur gampong untuk bersama-sama menyukseskan SAIG. Pada saat bersamaan, dilakukan identifikasi kearifan lokal dan kekuatan yang ada di gampong tersebut.
Dari beberapa pertemuan dengan warga, setiap FPAG menemukan kader di setiap gampong. Jumlahnya beragam, tiga atau empat kader per desa.
Sebagai perwakilan gampong, kata Hery, FPAG Manggeng, kader berfungsi sebagai ujung tombak SAIG. “Makanya harus diseleksi dengan baik karena mereka nanti yang akan mengimplementasikan SAIG di gampong masing-masing,” ujar Hery. Selain itu, kata dia, kader merupakan penghubung antara program dengan masyarakat.
Para kader dilatih cara membangun semangat warga dalam menggali data dan informasi tentang kekuatan dan potensi gampong. Karena bermuara ke SAIG, kader juga mesti mengenal konsep kemandirian gampong. (Ulasan lengkap soal “Kader SAIG”, lihat Laporan Utama SIGUPAI edisi III/2013)
Namun, kata Hery, secara umum KPAG bertugas menyensus warga, memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat, menjalankan tahapan Pemetaan Apresiatif Gampong, memperbaiki data, mendampingi FTP untuk proses digitasi untuk pemetaan apresiatif, dan menyebarkan informasi tentang perkembangan SAIG. Ketika interaksi kader dengan warga mulai dilakukan, kadang timbul tantangan. “Misalnya, ada warga yang enggan datang ke pertemuan-pertemuan. Tapi, semua tantangan dapat kita selesaikan dengan baik,” ungkap Hery.
Saat pelatihan kader pada awal Desember 2013, Khairunnas, FPAG Babahrot, menemukan cerita dari para kader ihwal keengganan sebagian masyarakat untuk datang ke pertemuan-pertemuan. “Selain itu, pada saat sensus ada warga tidak memberikan informasi yang sebenarnya,” ujar Khairunnas yang kerap disapa Anas ini. Tak mau terbentur dengan hal itu, Anas tetap bersemangat mendorong kader lebih giat lagi menyosialisasikan tentang SAIG.
Hasilnya, setelah semua tahapan selesai, Babahrot menjadi tempat tujuan tim AusAid pada awal April lalu untuk melihat salah satu contoh kesuksesan program SAIG di Aceh Barat Daya. Tim turun ke Gampong Ie Mirah dan Lhok Gayo untuk melihat dan mencoba mengaplikasikan program SAIG.
Sebelumnya, pada 17 hingga 27 Maret 2014, lima kabupaten di Aceh: Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Aceh Timur mengirim masing-masing dua utusan untuk belajar SAIG ke Kecamatan Babahrot.
Tim SAIG Babahrot di bawah “komando” Anas mendapat kepercayaan dari Program Manager SAIG LOGICA2 untuk melatih para utusan itu. “Semua utusan dari lima kabupaten kita gabungkan dengan peserta dari seluruh gampong di Babahrot, dan mereka kita harapkan nantinya bisa menjalankan Program SAIG di gampong masing-masing,” ujar Anas.
***
Kini, setelah SAIG kelar di empat kecamatan, tersisa lima kecamatan lagi yang belum memiliki sistem tersebut. Satu sisi, LOGICA2 sudah berakhir masa tugasnya di Aceh pada Juni 2014. Namun, Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program itu walaupun tanpa bantuan LOGICA2.
Alasan Jufri, jangan mubazir. Ia pun melemparkan wacana menggunakan APBK-Perubahan 2014 Aceh Barat Daya. “Kalau memungkinkan, saya akan memplotkan dana untuk SAIG,” ujar Jufri di depan para Fasilitator SAIG di Banda Aceh, medio April lalu.
Omongannya itu, kata Jufri, bukan berarti Aceh Barat Daya memiliki banyak dana. “Program SAIG ini akan mengangkat seluruh sektor. Karena dengan data kita bisa melaksanakan seluruh program pemerintah dengan benar dan tepat. Sehingga tidak ada yang terabaikan dan ditinggalkan,” ujar Jufri.
SAIG menurutnya dapat menyinergikan seluruh sistem mulai dari kabupaten hingga tingkat gampong. “Ketika kita kontrol dengan sistem, paling tidak bisa menekan angka-angka kecurangan oleh penyelenggara pemerintah.  Apalagi ke depan, setiap gampong mendapatkan dana hingga Rp1 miliar, SAIG ini sangat bermanfaat untuk mengontrolnya,” ungkap Jufri.
Kini, sang bupati berharap Aceh Barat Daya menjadi yang pertama di Indonesia dalam menerapkan sistem tersebut. “Ini mimpi saya yang lain setelah mimpi pertama terwujud, yakni hadirnya SAIG. Yang jelas, SAIG ini sesuatu yang luar biasa bagi saya, baik sebagai bupati maupun pribadi.”[] RZ (tulisan ini dimuat di Tabloid SIGUPAI edisi 8)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.