Tulisan berjudul Menghadirkan Kembali ‘Keadilan Transisi’ ini dikutip dari akun facebook Ifdhal Kasim.

Masih dalam suasana memperingati “Tragedi Mei 98” __yang menandai awal bergulirnya proses transisi ke demokrasi, saya ingin mengingatkan kita kembali pada satu agenda reformasi yang mulai dilupakan, yaitu merealisasi ‘transitional justice’ (‘keadilan transisi’).

Agenda ini merupakan bagian sangat krusial dari proses konsolidasi demokrasi di negara yang mengalami transisi, yakni untuk memastikan agar “the Rule of Law” kembali menjadi tatanan kehidupan bernegara.

Apa itu ‘keadilan transisi’? Istilah ini di awal reformasi begitu sering kita dengar, meski tidak sepenuhnya memahami maksud istilah tersebut dengan clear. Tapi secara politik, pada saat itu, publik seakan-akan sudah memahami istilah ini.

Aktivis hak asasi manusia, intelektual publik, dan politisi begitu intensif mewacanakan istilah ‘keadilan transisi’ itu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengannya?

Untuk itu, saya mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh Profesor Ruti G Teitel, yaitu: “conception of justice associated with period of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoing of repressive predecessor regimes”.

Respon hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh rezim politik sebelumya pada suatu perubahan politik inilah yang mengkreasi lahirnya ‘keadilan transisi’. Respon hukum atas situasi transisi tersebut sangat tergantung pada tipe transisi politik di suatu negara.

Posisi hukum dalam konteks ini memang tidak biasa. Kalau pada situasi normal, posisi hukum lebih pada menjaga ketertiban dan stabilitas.

Tapi sekarang, di masa rezim politik belum terkonsolidasi, hukum juga memungkinkan adanya tranformasi, yaitu menghadirkan keadilan pada jeda waktu transisi itu.

Hukum melampaui peran tradisionalnya, yang disebut Profesor Teitel sebagai “transitional jurisprudence”.

Lalu bagaimana persisnya bentuk respon hukum itu? Ternyata bentuknya tidak hanya berupa mengefektifkan sarana hukum pidana, yaitu dengan mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat (individual prosecutions).

Tetapi, melampaui sarana tersebut, hukum juga meresponnya dalam bentuk sarana-sarana seperti “truth seeking” (pencarian kebenaran), “reparations” (pemulihan), “institusional reform” (reformasi institusi), dan “vetting and dismissals” (pensiun dini).

Serangkaian proses yang luas ini, yang menunjukkan bagaimana suatu masyarakat menghadapi masa lalunya, merupakan upaya memastikan tegaknya tanggung jawab negara, sekaligus juga membuka jalan bagi rekonsiliasi.

Strategi ‘keadilan transisi’

Strategi ‘keadilan transisi’ itu pernah kita mulai. Makanya kita melahirkan “anak kembar” reformasi, yaitu UU Pengadilan HAM dan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Tetapi, sayang sekali, proses ini dihentikan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan salah satu dari bagian penting ‘keadilan transisi’, yaitu UU KKR.

Ketika UU Pengadilan HAM kehilangan kembarannya, tidak terelakkan terjadi kemacetan dalam upaya menyelesaikan bagian-bagian gelap masa lalu negara ini.

Kasus-kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM hanya menjadi pengisi lemari penyimpan berkas di Kejaksaan Agung.

Dalam memperingati “Tragedi Mei 98” tidak ada salahnya kita melihat kembali salah satu agenda reformasi yang belum tuntas dikerjakan, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Jangan dibiarkan masalah ini seperti tidak ada jalan penyelesaiannya. Atau dibiarkan mentok!

Kita perlu mempertimbangkan kembali strategi menghadirkan ‘keadilan transisi’ untuk menjawab kemandegan kita selama ini. Tidak ada waktu terlambat untuk memenuhi pertanggungjawaban.(*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan berkomentar
Masukkan nama

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.